Fadli Zon Tekankan Pentingnya Pencegahan dan Penindakan Hoax

MONITORDAY.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan di era media sosial dengan kemajuan teknologi digital, kebenaran menjadi relatif. Pasalnya, informasi mulai mengalami diseminasi yang cukup cepat.

"Kebenaran itu yang menurut saya sekarang sulit untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi. Apalagi platform yang ada sangat cepat menjadi viral sebuah berita," ujarnya dalam deklarasi "War On Hoax" yang diinisiasi asosiasi Jurnalis Islam Bersatu (JITU) di Masjid Abu Bakar Ash Shidiq, Cawang, Jakarta Timur, Sabtu (10/3/2018).

Fadli lantas mengatakan ada yang lebih 'mahal' dalam penanggulangan hoax, yakni pencegahan dan penindakan. Pencegahan menurutnya membutuhkan sebuah budaya baru yang saat ini tidak terbentuk.

"Dengan kecepatan teknologi komunikasi yang ada, kita tidak sempat membuat suatu budaya di dalam komunikasi melalui media yang tepat. Ini karena media terlanjur menjadi satu alat politik," imbuhnya.

Ia mencontohkan dalam perhelatan Pilkada maupun Pilpres, kerap bermunculan buzzer-buzzer yang dibuat untuk melakukan suatu kampanye. Fadli sendiri tidak mempersoalnya jika itu kampanye positif. Namun lain hal-nya jika yang terjadi adalah kampanye hitam, yang menurut Fadli adalah bagian dari hoax.

"Bagaimana menangkalnya, ini yang menurut saya kultur itu tidak terbentuk, sehingga orang terlanjur tidak bertanggung jawab terhadap penyebaran (hoax) tersebut. Dan ini direproduksi, kemudian diseminasi sedemikian cepat sehingga berita bohong bisa menjadi sesuatu yang nyata," tukas Fadli.

Persoalan juga menurutnya terjadi pada sisi penindakan. Dirinya melihat saat ini persepsi yang terbentuk di masyarakat pada aparat penegak hukum adalah penindakan yang tebang pilih.

"Persepsi yang terbentuk di masyarakat (aparat) hanya menanggulangi hoax tertentu. Hoax yang korbannya mereka yang dekat dengan Pemerintah, itu cepat sekali diantisipasi. Tetapi kalau hoax yang menjadi korbannya adalah orang atau partai atau pihak yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah, itu kelihatan sekali lamban," sesal Fadli.

Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan saat dirinya melaporkan Nathan Suwanto terkait ancaman pembunuhan, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut. Tetapi, ketika Ketua Umum PPP, Romahurmuziy melaporkan wartawan senior Usyari Usman, aparat langsung menindak tanpa memperlihatkan surat penangkapan.

"Ini contoh bagaimana tindakan yang dilakukan kepada kelompok yang mengkritisi Pemerintah berjalan begitu cepat. Kita melihat proses penegakan hukum ini tidak adil. Ini yang menjadi masalah," pungkasnya.