Endang Tirtana Apresiasi Sikap Tegas Jokowi Terkait Impor Beras
Hendi Firdaus
MONITORDAY.COM - Rencana pemerintah melakukan impor beras 1 juta ton menuai pro dan kontra. Kegaduhan tersebut membuat Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas. Di mana pemerintah tidak akan mengimpor beras dalam waktu dekat.
Jokowi mengungkapkan, udah hampir 3 tahun pemerintah tidak mengimpor beras. Dia menegaskan nota kesepahaman atau MoU antara Thailand dan Vietnam terkait beras hanya untuk berjaga jaga saja.
Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana mengapresiasi jalan tengah yang diambil oleh Presiden Jokowi. Mengingat saat ini mungkin Indonesia masih belum memerlukan impor beras.
"Keputusan tersebut membuat semua pihak tenang. Tapi ini bukan berarti bisa berleha-leha. Pendataan terkait ketersediaan beras harus segera dilakukan dan dikumpulkan," katanya.
Selain itu, dia menyarankan, Kementerian Pertanian juga harus melakukan pendataan mengenai potensi beras yang dihasilkan pada musim panen. Sehingga nantinya terbangun sinergitas data dengan Badan Urusan Logistik (Bulog).
"Data. Masalah klasik ini harus terus kita ingatkan. Jangan sampai data yang dipegang Bulog berbeda dengan data kementerian. Ini yang kadang-kadang bikin rame. Bukan masalah dan solusi yang dibicarakan, tapi simpang siur data aja dibahas berputar-putar," terangnya.
Namun, Endang mengingatkan, pemerintah tetap harus memiliki skema terburuk dalam suatu perencanaan, termasuk ketersediaan pangan. Mengingat kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini tidak dapat diprediksi.
"Skema darurat pangan tetap harus ada. Sehingga bila diperlukan pemerintah bisa melakukan impor. Langkah sebelumnya yang diambil oleh pemerintah untuk membuat MoU dengan Thailand dan Vietnam sudah tepat, karena hanya untuk jaga-jaga ," jelasnya.
Kedepan keputusan untuk impor beras harus betul-betul didukung dengan data dan alasan yang kuat serta terkomunikasikan dengan baik kepada publik karna menyangkut kepentingan petani dan rakyat. Presiden Jokowi memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap urusan rakyat, tutup Endang Tirtana.
