Kalangan DPR Tak Setuju Fasilitas Isoman di Hotel bagi Wakil Rakyat
Taufan Agasta
MONITORDAY.COM - Anggota perlemen kembali mendapat sorotan. Kali ini soal fasilitas isoman di hotel berbintang bagi wakil rakyat yang terpapar covid. Alasan pemberian fasilitas isoman di hotel karena mobilitas para wakil rakyat sangat tinggi hingga mereka sangat rentan terinfeksi virus korona.
Fasilitas itu diberikan kepada anggota dewan maupun staf yang harus menjalani isolasi mandiri atau karantina karena positif terpapar Covid, baik bergejala ringan, sedang, atau tanpa gejala.
Selama ini belasan anggota Dewan yang positif Covid-19 menjalani isolasi mandiri di kompleks rumah dinas Kalibata, Jakarta Selatan. Para penghuni komplek rumah dinas Kalibata pun cemas bila mereka isoman di sana. Bisa menular ke anak-anak.Tak dapat diabaikan begitu saja nasib anggota keluarga yang tinggal di komplek tersebut walau opsi isoman di hotel terasa miskin empati terhadap nasib rakyat.
Padahal sebelumnya justru ada usulan untuk menjadikan Gedung DPR sebagai rumah rakyat dijadikan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid. Banyak pasien yang wafat karena tak tersedianya ruang rawat inap, kurangnya pasokan oksigen, dan terbatasnya jumlah ventilator.
Faktanya, Sekretariat Jenderal DPR telah mengumumkan penyediaan fasilitas isolasi mandiri bagi anggota Dewan, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota, dan Pegawai Pemerintah Non-ASN (PPASN) di lingkungan DPR yang positif Covid-19. Tak termasuk untuk anggota keluarga.
Tujuannya jelas untuk penyediaan fasilitas isolasi mandiri ini dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 Sekretariat Jenderal DPR menjajaki kerjasama dengan Hotel Ibis dan Oasis Amir di Jakarta.
Banyak kalangan DPR sendiri tak setuju. Jazilul Fawaid dari PKB dan Jazuli Juwaini dari PKS sama-sama tidak setuju dengan rencana ini. PKB lebih mengedepankan kepentingan rakyat di saat krisis. PKS berpendapat Sekjen DPR tidak perlu menyewa fasilitas khusus seperti hotel atau penginapan, tetapi cukup memfungsikan fasilitas yang dimiliki DPR seperti Wisma DPR di Kopo Bogor atau fasilitas milik DPR lainnya.
Sementara itu Hendrawan Supratikno dari PDIP mengatakan bahwa yang lebih penting saat ini adalah akses Rumah Sakit.
Dari pos mana anggaran yang akan digunakan? Pemberian fasilitas isoman dan karantina diambil dari anggaran yang tidak terpakai. Seperti kunjungan keluar negeri atau anggaran kegiatan seminar. Menggeser dari dana-dana itu, sifatnya kontingensi, tidak dianggarkan secara utuh tapi kalau dibutuhkan direvisi.
Surat Setjen DPR yang ditembuskan ke Pimpinan DPR, BURT DPR, hingga Inspektur Utama itu, para anggota yang membutuhkan fasilitas Isoman harus melampirkan salinan KTP, hasil pemeriksaan swab, alamat domisili saat ini, dan nomor telepon yang bersangkutan.
