DPR: Hasil Survei Masyarakat Sepakat HTI Dibubarkan
Sebanyak 79,3% responden menyatakan menolak khilafah, dan 55,7% tidak setuju atas perjuangannya.

MONDAYREVIEW.COM – Anggota Komisi I DPR RI, Supiadin Aries Saputra mengatakan bahwa hasil survei yang telah dilakukan oleh Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila.
"Apa yang saya sebut hasil survei bisa menjadi pertimbangan, termasuk di dalamnya dalam rangka pembubaran HTI dan ormas radikal anti Pancasila," katanya saat ditemui awak media di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (5/6).
Menurut hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukan sebanyak 79,3% responden menyatakan menolak khilafah, dan 55,7% tidak setuju atas perjuangannya. Melihat data survei terkait mayoritas masyarakat Indonesia yang menolak Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam menindak ormas yang intoleran.
Riset sebanyak 70 lembar tersebut juga memuat penolakan masyarakat terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan organisasi lainnya yang menghendaki digantinya ideologi Pancasila menjadi khilafah dan sejenisnya.
Politikus NasDem ini mengatakan bahwa pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila adalah konsekuensi dari pelanggaran UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Semua organisasi tanpa terkecuali harus mempunyai semangat yang selaras dengan Pancasila. Sebaliknya, ormas yang telah dinyatakan anti Pancasila harus dibubarkan dengan mekanisme tertentu.
"Dalam jangka waktu yang panjang, ormas anti Pancasila sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," tambahnya.
Mantan Asops TNI ini melanjutkan, apa yang dirilis oleh SMRC patut diapresiasi. SMRC menurutnya adalah lembga survei yang diakui kredibiltasnya dan sudah terbukti kinerjanya di bidang riset.
"Hasil survei SMRC ini merupakan gambaran umum tentang kondisi sosial saat ini yang sedang berkembang sebagai akibat dari dinamika sosial yang berpotensi mengarah kepada disintegrasi bangsa," tutupnya.