DPR RI Nilai Perbankan Berperan Penting Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

MONITORDAY.COM - Perbankan memiliki peran penting dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak pandemi COVID-19.
Demikian disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat (5/2/2021).
Menurut Dito, mitigasi risiko perlu dilakukan secara cermat terhadap dampak dari pandemi COVID-19 dan dengan faktor ketidakpastian kapan selesainya, sehingga dibutuhkan kebijakan yang kuat dalam rangka akselarasi pemulihan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, Dito mendorong agar penyaluran kredit kepada pelaku usaha di tanah air, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat lebih dioptimalkan.
“Terkait dengan penyaluran kredit pelaku usaha tanah air, di samping itu juga menjadi tulang punggung atau kunci dalam pemulihan ekonomi nasional,” kata Dito.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri, Darmawan Junaidi menyebutkan hingga 31 Desember 2020 pihaknya telah menyalurkan kredit PEN sebesar Rp66,6 triliun dengan jumlah 268.859 debitur. Adapun subsidi bunga untuk UMKM sebesar Rp1,26 triliun untuk 723.929 rekening.
Sedangkan Direktur Keuangan TP Bank BNI, Novita Widya Anggraini menjelaskan sepanjang 2019-2020 terjadi pertumbuhan kredit KUR sebesar 33,6 persen tahun 2020 (yoy), peningkatan jumlah debitur sebesar 76 ribu.
Namun, kenaikan penyaluran KUR dari Rp16,5 triliun menjadi Rp22 triliun tentunya penyaluran KUR yang agresif ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang tercermin dari NPL yang hanya di kisaran 0,2 persen.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang saat ini berada di level Rp533,1 triliun meningkat hingga Rp619 triliun.
Walaupun demikian, Sri Mulyani tidak memaparkan secara detail mengenai bidang yang akan mendapat tambahan anggaran namun berdasarkan penjelasan menyebutkan alokasi Rp533,1 triliun belum termasuk bidang insentif perpajakan.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah berencana mengalokasikan dana untuk insentif pajak dalam paket anggaran PEN 2021 yang jumlahnya sekitar Rp42 triliun hingga Rp60 triliun.