DPR: Pemerintah Perlu Serius Tangani Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Pemerintah perlu serius menangani gangguan keamanan dan ketertiban (kamtibmas) di Papua yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB), agar tidak ada lagi warga sipil dan aparat TNI-Polri yang menjadi korban.
Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta di Jakarta, Senin (25/1/2021).
Adapun Hal itu dikatakannya terkait dua prajurit TNI dari Yonif R 400/BR yaitu Pratu Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani dikabarkan tewas dalam baku tembak dengan KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat (22/1/2021).
Apalagi, lanjut Sukamta, korban berjatuhan dari pihak TNI masih saja terjadi, seakan ada pembiaran.
Ia pun mengungkapkan, lebih dahulu pada bulan November 2020, terdapat 1 personel TNI gugur.
Oleh karena itu, ia berharap ada upaya serius terkait mengatasi hal ini, sehingga tidak ada lagi korban aparat TNI-POLRI dan juga warga sipil.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyoroti pendekatan pemerintah dalam mengatasi KKB yang dianggap terlalu lunak, sehingga kelompok separatis itu masih leluasa bergerak melakukan serangan kepada aparat keamanan dan warga sipil.
Menurut Sukamta, selama ini penanganan KKB terkesan setengah hati, apabila dibandingkan dengan Operasi Tinombala di Poso yang berhasil menumpas kelompok Santoso, dalam operasi tersebut pemerintah kerahkan satuan tempur yang punya reputasi andal seperti Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus secara bersamaan.
"Hal ini yang tidak terlihat dalam upaya tangani kelompok separatis di Papua. Dugaan saya pemerintah ragu-ragu dengan langkah lebih keras karena khawatir sorotan dunia internasional yang memandang masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua," tuturnya.
Maka dari itu, Sukamta menyarankan pemerintah melakukan langkah penyelesaian masalah di Papua secara komprehensif dengan membentuk kementerian atau badan khusus soal Papua.
Disisi lain, ia menilai kenaikan dana Otonomi Khusus sebesar 0,25 persen tidak akan berarti apa-apa jika pemerintah tidak melakukan evaluasi secara total terhadap pelaksanaan otsus dan berbagai langkah yang selama ini dilakukan.
"Alih-alih bisa selesaikan masalah, kenaikan anggaran bisa memperbesar peluang korupsi berjamaah. Pemerintah harus masuk pada akar masalah dan menyelesaikannya secara tuntas dan itu bisa dimulai dengan menata kelembagaan secara khusus untuk penanganan Papua," imbuhnya.
