DPR Dukung Sikap Pemerintah Tolak Hubungan dengan Israel

DPR Dukung Sikap Pemerintah Tolak Hubungan dengan Israel
Ketua DPR RI Puan Maharani/net

MONITORDAY.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung langkah pemerintah menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Menurut Puan, menolak hubungan dengan Israel sejalan dengan sikap Indonesia yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

"Tanpa ada pengakuan Israel atas kemerdekaan Palestina,Indonesia tegas tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata Puan, Jumat (18/12/2020).

Puan menegaskan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina maka selama itu bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel.

Karena itu, kata dia, prinsip two state solution yang mensyaratkan kemerdekaan Palestina untuk menyelesaikan masalah Palestina menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi Israel.

Isu hubungan diplomatik Indonesia-Israel juga semakin menguat seiring dengan pembukaan kembali calling visa untuk warga beberapa negara dengan kerawanan tertentu, termasuk Israel.

Puan menegaskan bahwa calling visa sudah berlaku sejak 2012 berdasarkan Permenkumham Nomor.M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 dan tidak menggoyahkan sikap RI terkait dengan dukungan pada Palestina dan menentang penjajahan Israel.

"Pemerintah harus hati-hati dan cermat serta dipersiapkan dengan baik, jangan sampai kebijakan tersebut dijadikan isu atau pintu masuk seolah-olah RI akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel," ucap Puan.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri secara tegas menampik klaim salah satu media Israel yang menyebutkan bahwa Indonesia ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel secara publik.

Juru Bicara Kemlu, Teuku Faizasyah mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pembicaraan dengan pihak Israel terkait isu normalisasi hubungan diplomatik.

"Kemlu sejauh saya yang ketahui tidak melakukan pembicaraan mengenai hal ini. Saya tidak bisa mengkonfirmasi karena sejauh yang saya pahami dan saya ketahui, secara faktanya tidak ada komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan pihak Israel," tegas dia.