DPR Desak Pemerintah Bersikap Tegas Terhadap Myanmar
Pembantaian etnis Rohingya oleh tentara Myanmar menjadi perhatian perhatian serius rakyat Indonesia.

MONDAYREVIEW.COM- Pembantaian etnis Rohingya oleh tentara Myanmar menjadi perhatian perhatian serius rakyat Indonesia. Sebagai negera mayoritas berpenduduk muslim ini menilai tindakan tersebut sudah jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Perhatian tersebut juga dilakukan oleh sejumlah anggota DPR. Antara lain Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno.
Politikus PAN ini mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menghantikan menghentikan kerjasama perdagangan dengan Myanmar. Pemutusan hubungan tersebut sangat layak dilakukan karena pemerintah Myanmar telah menutup mata dengan membiarkan perbuatan biadab terhadap etnis Rohingya. "Kita akan suarakan. Menurut saya, ini hal yang baik perlu kita suarakan agar kita menghentikan perdagangan terhadap Myanmar," katanya di depan gedung Dubes Myanmar, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9).
Teguh mengungkapkan, perdagangan dengan Myanmar belum terlalu signifikan. Menurutnya, perlu sekali Indonesia menghentikan perjanjian perdagangan dengan Myanmar. "Bentuknya embargo. Harus diciptakan formula itu, kita akan usulan kepada Menteri Perdagangan," imbuhnya.
Bagi Teguh ini merupakan langkah nyata dengan menunjukkan sikap tegas kepada Myanmar. Selain itu, langkah ini merupakan komitmen untuk menjaga keamanan dunia. "Untuk itu pemerintah Indonesia harus menunjukkan sikap yang tegas dan jelas. Dan komitmen dari kita untuk menjaga keamanan dunia," ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sodik Mudjahid mendesak pemerintah Indonesia untuk segera bersikap tegas terhadap pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. Bahkan, politikus Partai Gerindra itu meminta agar pemerintah memanggil dan mengusir duta besar (dubes) Myanmar untuk Indonesia. Ia menilai tindakan pemerintah Myanmar kepada Muslim Rohingya sudah bertentangan dengan Pancasila. "Itu karena tindakan pemerintahnya bagi Indonesia bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab," katanya.
Selain itu, Sodik juga menuturkan pemerintah harus mendesak ASEAN memboikot Myanmar. Salah satunya adalah dengan mendesak dan melobi negara ASEAN memboikot Myanmar dari keanggotaan.