DJSN: 5.600 Puskesmas Diakreditasi Tahun 2017

JAKARTA, MONDAYREVIEW –  Sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014, Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN) terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan agar semakin terstruktur dan berjenjang.

Salah satu upayanya, seperti dikatakan Dr. Usman Sumantri, anggota DJSN, adalah dengan mengharuskan peserta JKN untuk meningkatkan pelayanannya menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau fasilitas kesehatan (askes) primer sebelum mendapatkan layanan sepesialis.

“Penyediaan fasilitas kesehtan (faskes) dikarenakan pelaksanaan FKTP yang gagal menangani 154 penyakit utama. Hal tersebut dikarenakan bangunan yang kurang memadai minimnya fasilitas adan alat saranan prasarana, serta banyaknya puskesmas yang belum terakredisasi,” ujar Sumantri. Dalam lokakarya bertema ‘Penguatan Fasilitas Kesehatan Primer pada Jaminan Kesehatan”, di Gedung BPPSDM Kementrian Kesehatan, Jakarta, Senin (24/10)

Padahal sistem ini mangharuskan peserta JKN meningkatkan pelayanan nya menjadi fasilitas kesehatan. Tingkat pertma (FKTV) atau fasilitas kesehatan (faskes) primer sebelum mendapatkan layanan spesialis.

Sementara itu, Dr. Usman Sumantri yang juga hadir dalam acara Aditya Moha, mengatakan bahwa dirinya menargetkan 5.600 puskesmas harus dipredeksi.

“Saat ini banyak piskesmes yang tidak sesuai standar, ada puskesmas yg tidak punya tenaga kesehatan dokter, ada juga yang satu puskesmas isinya 40 bidan. Ini kan sangat tidak merata dan harus dibuat akreditasi sesuai standar yang ada," ujar Usman.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa DJSN menginginkan adanya peningkatan sarana dan prasarana serta pemerataan tenaga kesehatan untuk membantu puskesmas di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK).

“Dari 9.700 puskesmas yang ada, baru 3 diantaranya yang baru 3.600 puskesmas yang terakreditasi hal ini yang akhirnya memicu setiap pasien dirujuk kerumah sakit" ujar Rahmat