Atasi Kendala Koperasi UMKM Menuju Transformasi Digital

MONDAYREVIEW.COM –  Koperasi adalah badan usaha yang paling strategis dalam membangun ekonomi berazas kekeluargaan. Selama ini isu terkait kapital atau modal, utang, persaingan ekonomi antar negara, dan masalah hubungan industrial lebih banyak menyita wacana ekonomi. Menafikan azas kekeluargaan dan gotong-royong. Ujung-ujungnya justru perang dagang, perang mata uang, dan perang teknologi yang berakibat buruk bagi sebagian besar penduduk dunia.

Siapa yang diuntungkan dari sistem ekonomi dunia saat ini? Hanya segelintir elit pemilik modal yang mengendalikan ekonomi dunia. Sementara jauh di dalam kesadaran kita ada idealita untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan membawa kesejahteraan dan kemakmuran. Gagasan dan istilah koperasi telah lahir jauh sebelum wacana sharing economy dan socio entepreneurship mendunia.

Teknologi membawa berkah. Berbagai kemungkinan terbuka bagi khalayak luas. Digitalisasi menyentuh semua lini bersamaan dengan kesadaran untuk membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong koperasi di daerah itu untuk bertransformasi digital dalam hal layanan, pemasaran dan lainnya sehingga menjawab kebutuhan saat ini.

Pemerintah baik pusat maupun daerah yang menangani pembinaan UMKM dan koperasi sesuai kewenangan masing-masing berupaya agar pelaku sektor UMKM dan koperasi dapat diringankan bebannya dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 seperti ini.

Kontribusi koperasi terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2019 dijelaskan Menkop UKM Teten Masduki baru sebesar 0,97%. Angka tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kontribusi koperasi terhadap ekonomi dunia, yaitu sebesar 4,30%. Demikian dilaporkan Antara.

Kondisi itu, disebutnya disebabkan oleh kendala terkait regulasi, manajemen dan SDM, akses pembiayaan dan pengawasan. Koperasi secara umum telah memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia, di mana 123.048 unit koperasi mampu mendorong pembentukan 5,54% rasio Produk Domestik Bruto (PDB) Koperasi secara nasional serta menyerap 0,45% dari total angkatan kerja di Indonesia.

Koperasi sebagai salah satu tonggak penopang perekonomian tentu perlu melakukan transformasi digital. Apalagi pandemi COVID- 19 telah memaksa semua elemen termasuk koperasi untuk berubah dan beradaptasi dengan pola tata kelola koperasi baik dari sisi Kapasitas SDM pengelola, model pengembangan koperasi utamanya yakni jejaring pemasaran secara digital.

Kendala dalam manajemen koperasi antara lain angka koperasi yang melakukan rapat akhir tahun belum optimal. Kendala koperasi di lapangan secara umum berkaitan SDM, permodalan dan jejaring mulai dari pasokan sampai pemasaran, paradigma koperasi yang belum digemari oleh kaum milenial, sarana prasarana untuk menghadapi transformasi digital koperasi.

Salah satu langkah Pemerintah Daerah dalam mendorong Koperasi dan UMKM adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang telah menyiapkan tenaga pendamping dan konsultan ahli sebanyak 53 orang mahasiswa BUD yang diharapkan selesai pada September 2021 sebagai tenaga ahli koperasi menghadapi transformasi digital koperasi.

Untuk memajukan koperasi Pemerintah terus melakukan pembinaan koperasi yang secara rutin menerjunkan tiga orang Petugas Penyuluh Koperasi Lapcontoh ang (PPKL). PPKL memberikan pendampingan kepada koperasi mulai dari aspek kelembagaan, tata kelola keuangan dan manajemen perkoperasian.

Selain itu persiapan koperasi menghadapi perkembangan pusat perekonomian baru mulai dari PLBN Jagoi Babang, PKPN Ledo, Bandara Singkawang, Pelabuhan Kijing dan Ibu Kota Baru. Sehingga Koperasi di Kabupaten Bengkayang memiliki daya saing kompetitif.

Sementara itu Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan (Sulsel) menyiapkan stimulus melalui pola pinjaman modal pada kantor satgas pengawasan Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) nilainya sebesar Rp 1 triliun.

Pinjaman modal melalui LPDB sebagai stimulus bagi para pelaku koperasi itu totalnya sebesar Rp 1 triliun. Kita berharap, dengan adanya stimulus ini, para pelaku koperasi dan UMKM bisa bangkit di tengah krisis global yang disebabkan oleh COVID-19.

Kementerian Koperasi dan UKM sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam membantu peta pelaku usaha koperasi. Petunjuk teknisnya pun masih digodok untuk penerapannya di lapangan.

Beberapa kebijakan Pemerintah meliputi restrukturisasi kredit, subsidi bunga, bantuan pinjaman lunak, bantuan langsung tunai, serta stimulus daya beli produk UMKM.

Mengenai dana stimulan yang telah disiapkan pemerintah pelaku usaha akan menerima bantuan stimulan itu sesuai dengan kemampuan dan permintaan koperasinya.

Ada persyaratan-persyaratan bagi para pelaku koperasi. Dana stimulan disiapkan untuk membantu para pelaku koperasi dan mengenai berapa besarannya itu tergantung dengan kemampuan serta permintaan dari koperasi itu sendiri.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM per 5 Mei 2020, terdapat 1979 KUMKM yang terdampak COVID-19. Mereka terbagi antara koperasi sebanyak 38 dan UMKM 1.941. Sementara pada sektor pekerja KUMKM yang terdampak COVID-19 sebanyak 1.874 orang.

Beberapa upaya lain yang dilakukan Pemprov Sulsel mendukung keberlangsungan UKM, yaitu dikeluarkannya surat imbauan kepada seluruh kabupaten/kota agar melakukan Gerakan Belanja ke Warung Tetangga dan Produk KUMKM oleh masyarakat. Tujuannya agar aktivitas ekonomi di tengah-tengah masyarakat tetap berjalan, dan para pelaku UKM juga tetap bisa mendapatkan penghasilan untuk biaya hidup sehari-hari.