Dinilai Efektif Membantu Pengawasan, Dirjen SDKP KKP Apresiasi Kelompok Masyarakat Pengawas
Keterlibatan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dr TB Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc. mengatakan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki dampak positif yang begitu signifikan.
Sebab itu, pihaknya akan meningkatkan peran serta masyarakat yang kemudian disebut sebagai kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam konteks pengawasan SDKP tersebut
“Kalau hanya mengandalkan kami saja, maka kami sangat terbatas. SDM terbatas, informasi juga terbatas,” kata pria yang akrab disapa TB ini dalam acara diskusi Kopi Pahit bertema “pemebrantasan Illegal Fishing di Tengah Pandemi Covid-19”, Jakarta, Jumat (15/05/20).
Lebih lanjut ia menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi sekali peran POKMASWAS dalam membantu KKP dalam melakukan pengawasan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
“Kami mencoba merangkul masyarakat supaya dilibatkan dalam pengawasan. Kita masukkan masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengawasan,” ujarnya.
TB menilai, peran masyarakat sangat efektif untuk membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam prosesnya, masyarakat dapat memberikan informasi saat melaksanakan tugasnya di lapangan.
“Fakta di lapangan tak bisa memahami semua informasi terkait illegal fishing, sehingga keberadaan ini sangat diapresiasi sekali Mereka (POKMASWAS) bisa SMS atau Nelpon memberikan informasi kepada kita terkait kondisi di lapangan,” tandasnya.
TB kemudian menjelaskan, pihaknya menyiapkan 6 strategi dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP, di antaranya, merevitalisasi fungsi POKMASWAS dengan melibatkan seluruh stakeholder/pelaku usaha kelautan dan perikanan, penyiapan standar operasional prosedur (SOP) peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan SDKP, memfasilitasi pemulangan nelayan RI yang tertangkap di negara lain.
Kemudian memfasilitasi pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), melakukan pembinaan teknis bagi POKMASWAS, dan melakukan pengembangan sistem komunikasi penyampaian laporan dari POKMASWAS.
