Dengan Sovereign Wealth Fund, Investasi Lebih Adil

MONDAYREVIEW.COM – Investasi adalah kunci menggerakkan ekonomi. Pandemi memberi pelajaran bahwa pinjaman terlalu membebani debitor. Dunia ekonomi tak pernah menduga ada pukulan setelak pandemi yang membuat roda ekonomi sangat sulit digerakkan.

Untuk itulah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) siap mendukung Sovereign Wealth Fund Indonesia dengan menginvestasikan 4 miliar dolar AS (setara Rp57 triliun).

Sovereign Wealth Fund (SWF) adalah dana investasi milik negara yang terdiri dari uang yang dihasilkan oleh pemerintah, seringkali berasal dari surplus cadangan negara. SWF memberikan manfaat bagi perekonomian suatu negara dan warganya.

Pendanaan untuk SWF dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber populer adalah cadangan surplus dari pendapatan sumber daya alam milik negara, surplus perdagangan, cadangan bank yang mungkin terakumulasi dari ekses penganggaran, operasi mata uang asing, uang dari privatisasi, dan pembayaran transfer pemerintah.

Secara umum, dana kekayaan kedaulatan biasanya memiliki tujuan yang ditargetkan. Beberapa negara memiliki dana kekayaan kedaulatan yang mirip dengan modal ventura untuk sektor swasta.

Memahami Sovereign Wealth Funds

Mirip dengan semua jenis dana investasi, SWF memiliki tujuan, persyaratan, toleransi risiko, kecocokan kewajiban, dan masalah likuiditas sendiri. Beberapa dana mungkin lebih menyukai pengembalian daripada likuiditas dan sebaliknya. Bergantung pada aset dan tujuan, manajemen risiko sovereign wealth fund dapat berkisar dari yang sangat konservatif hingga toleransi yang tinggi terhadap risiko.

Jenis SWF sesuai klasifikasi tradisional dana kekayaan kedaulatan meliputi dana stabilisasi, tabungan atau dana generasi masa depan, dana cadangan pensiun untuk kepentingan umum, cadangan dana investasi, Pengembangan Strategis Sovereign Wealth Funds (SDSWF), dan dana yang menargetkan industri tertentu.

Termasuk di dalamnya aset cadangan mata uang asing meski beberapa klasifikasi mungkin tidak menganggap dana ini sebagai SWF. Dana cadangan mata uang asing adalah dana kuat yang dapat digunakan untuk tujuan pemerintahan tertentu dan / atau untuk membantu mengelola kekuatan perdagangan mata uang secara global.

Terkait ketentuan investasi, jumlah uang dalam SWF biasanya besar. Investasi yang dapat diterima termasuk dalam setiap SWF bervariasi dari dana ke dana dan negara ke negara. Negara dapat membuat atau membubarkan SWF agar sesuai dengan kebutuhan populasinya. Dana dengan masalah likuiditas dapat membatasi investasi hanya pada instrumen hutang publik yang sangat likuid. Dalam beberapa kasus, dana kekayaan kedaulatan akan diinvestasikan langsung di industri dalam negeri. Likuiditas, hutang, dan saldo alokasi dapat menjadi beberapa faktor kunci dalam hal investasi.

Ada kekhawatiran bahwa SWF memiliki pengaruh politik. Beberapa dana kekayaan kedaulatan yang paling signifikan tidak sepenuhnya transparan tentang investasi dan praktik tata kelola perusahaan mereka.

Lima SWF terbesar berdasarkan aset pada Agustus 2020 meliputi: Dana Pensiun Pemerintah Norwegia Global $ 1,073,590,000,000, China Investment Corporation $ 940.604.000.000, Otoritas Investasi Abu Dhabi $ 579.621.120.000, Otoritas Investasi Kuwait $ 533.650.000.000, Portofolio Investasi Otoritas Moneter Hong Kong $ 528.054.000.000, Dana Pensiun Pemerintah Norwegia Global

71% Alokasi 2019 dari sovereign wealth fund Norwegia dalam bentuk ekuitas. Dana Pensiun Pemerintah Norwegia Global adalah yang terbesar di dunia. Ini didirikan pada tahun 1990 sebagai Dana Perminyakan Pemerintah, dengan tujuan awal menciptakan dana untuk menahan pendapatan surplus dari perdagangan minyak negara. Pada tahun 2006 berubah nama menjadi Dana Pensiun Pemerintah Norwegia Global.

Dana Norwegia berinvestasi dalam ekuitas, pendapatan tetap, dan real estat. Pada 2019, itu melaporkan pengembalian 19,9%, dipimpin oleh ekuitas dengan pengembalian 26,0%. Pada 2019, 71% dana berada di ekuitas, 3% di real estat, dan 27% di pendapatan tetap

China Investment Corporation adalah SWF senilai $ 941 miliar. Dana ini digunakan untuk mengelola sebagian dari cadangan mata uang asing negara.4 Kementerian Keuangan China mendirikan China Investment Corporation pada tahun 2007 dengan menerbitkan obligasi khusus.5

Dana Perwalian Jaminan Sosial AS dan Dana Investasi Pensiun Pemerintah Jepang adalah dua dana pensiun publik pemerintah terbesar di dunia. SWF Institute tidak memasukkan ini ke dalam peringkat SWF murni

Dana Perwalian Jaminan Sosial AS memiliki total aset $ 2,9 triliun. Dana Investasi Pensiun Pemerintah untuk Jepang memiliki aset $ 1,5 triliun.6 Dana ini berfokus pada membantu populasi lansia yang berkembang dari pendanaan melalui angkatan kerja saat ini.

Dana Perwalian Jaminan Sosial A.S. berinvestasi dalam sekuritas edisi khusus.7 GPIF Jepang lebih terdiversifikasi dengan alokasi ke obligasi domestik, obligasi asing, ekuitas domestik, dan ekuitas asing.

Terkait kunjungan LBP JBIC siap mendukung pendanaan SWF Indonesia sebesar 4 miliar dolar AS (Rp57 triliun), dua kali lipat lebih besar dari yang disampaikan The US International Development Finance Corporation (DFC), lembaga pembiayaan asal Amerika Serikat.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur JBIC Maeda Tadashi dalam pertemuan di Tokyo, Jumat. Dalam pertemuan itu, Luhut didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi.

Menurut Erick, komitmen yang disampaikan oleh Gubernur JBIC Maeda Tadashi tersebut akan segera ditindaklanjuti di tingkat teknis. Pemerintah berharap investasi JBIC dapat mulai masuk ke Indonesia pada kuartal pertama 2021.

Sedangkan menurut Dubes Heri Akhmadi, Jepang secara umum mendukung pembentukan SWF di Indonesia. Beberapa kalangan bisnis Jepang pun telah menyatakan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam pembangunan wisata kesehatan di Bali, manajemen operator pelabuhan serta meningkatkan investasi di kawasan industri Batang.

SWF merupakan badan pengelola dana investasi yang bertujuan menampung seluruh investasi asing di Indonesia. Pembentukan badan itu merupakan amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah dan presiden pada tahun ini. Rencananya, sovereign wealth fund di Indonesia akan diberi nama Nusantara Investment Authority/Otoritas Investasi Nusantara (NIA).

Selama berkunjung ke Jepang, Luhut dan Erick bertemu dengan penasihat perdana menteri Jepang, Hiroto Izumi, Gubernur Japan Bank of International Cooperation (JBIC) Tadashi Maeda dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia -- yang baru saja ditunjuk -- Kenji Kanasugi.

Tujuan Luhut dan Erick ke Tokyo adalah untuk mengundang Jepang meningkatkan investasi melalui lembaga SWF yang akan dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Cipta Kerja. Nusantara Investment Authority akan memberi fleksibilitas bagi investor untuk menanamkan investasi dalam bentuk aset dengan pengelolaan yang transparan dan profesional.

Dalam pernyataan yang sama, Erick menyampaikan Pemerintah Indonesia berharap SWF dapat jadi mitra bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di sektor-sektor prioritas, misalnya pembangunan jalan tol, bandar udara, dan pelabuhan. Pemerintah ingin aset-aset yang dimiliki BUMN dapat dioptimalisasikan nilainya lewat SWF.

Tidak hanya menemui penasihat PM, menko dan menteri BUMN Indonesia juga bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Liberal Demokratik Jepang (LDP) untuk Majelis Tinggi, Hiroshige Seko. Pertemuan itu antara lain membicarakan pentingnya dukungan investasi pemerintah dan sektor swasta Jepang ke badan pengelola investasi (SWF) di Indonesia.

Dua menteri itu juga menemui beberapa pimpinan perusahaan di Jepang, di antaranya Mitsui&Co, Mitsubishi Corp, Sojitz, Nippon Steel dan Hanwa.

SWF Indonesia atau NIA rencananya akan mulai beroperasi pada Januari 2021. Pemerintah telah menyampaikan kesiapan untuk menyuntikkan Rp75 triliun sebagai modal awal pembentukan badan pengelola investasi asing di tanah air.

Menurut Erick Thohir Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur SWF Indonesia akan selesai pada pertengahan Desember ini dan tentunya PP tersebut tentunya akan semakin percepat pembentukan lembaga dana abadi Indonesia.

Sementara itu, Dubes Heri mengatakan JBIC akan menjadi salah satu lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam master fund SWF Indonesia yang disebut Nusantara Investment Authority (NIA).

Selain menggelar pertemuan dengan Gubernur JBIC Gubernur, Luhut dan rombongan juga bertemu dengan tidak kurang dari 20 investor potensial Jepang lainnya di bidang keuangan dan energi.

Secara terpisah, Luhut dan Erick juga bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Kajiyama Hiroshi, di mana pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk terus berikan kepastian hukum kepada investor Jepang melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sejumlah agenda strategis kerja sama bilateral Indonesia-Jepang turut diangkat Luhut dalam pertemuan tersebut termasuk komitmen Jepang untuk realisasikan MRT Jakarta Fase 2 tepat waktu.

Agenda perubahan iklim juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Jepang berharap Indonesia dapat mendukung target Jepang untuk mencapai "Carbon Neutral" pada 2050. Jepang siap dukung pencapaian SDGs Indonesia melalui teknologi Jepang. Proyek Carbon Capture Storage yang tengah dibangun di Gundih, Jawa Tengah, merupakan salah satu bentuk komitmen Jepang.