Sulitnya Menggenjot Belanja Pemerintah
Di saat para siswa usai menerima rapor demikian pula para menteri. Ada yang lumayan dan banyak pula yang belum tuntas. Kerja cepat atasi pandemi menuntut kinerja yang prima. Cepat sekaligus cermat. Realisasi anggaran akan berjalan seiring realisasi program kerja. Belanja negara itulah yang saat ini perlu digenjot agar ekonomi berdenyut. Presiden Joko Widodo menilai bahwa Belanja Pemerintah menjadi instrumen utama dalam menggerakkan ekonomi saat ini. Dalam evaluasinya program Bantuan Sosial sudah lumayan, sementara di sektor kesehatan masih perlu dipercepat. Stimulus ekonomi untuk UMKM dan usaha berskala besar dinilai belum tuntas. Pemerintah adalah organisasi yang bergerak, harus senantiasa beradaptasi dengan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dengan perencanaan dan belanja yang baik, lingkungan itu dapat dikendalikan. Termasuk mengendalikan lingkungan baru yang berubah cepat karena pandemi. Dan kemampuan adaptasi dengan lingkungan menjadi tantangan dalam reformasi birokrasi.
Taufan Agasta
MONDAYREVIEW.COM – Di saat para siswa usai menerima rapor demikian pula para menteri. Ada yang lumayan dan banyak pula yang belum tuntas. Kerja cepat atasi pandemi menuntut kinerja yang prima. Cepat sekaligus cermat. Realisasi anggaran akan berjalan seiring realisasi program kerja. Belanja negara itulah yang saat ini perlu digenjot agar ekonomi berdenyut.
Presiden Joko Widodo menilai bahwa Belanja Pemerintah menjadi instrumen utama dalam menggerakkan ekonomi saat ini. Dalam evaluasinya program Bantuan Sosial sudah lumayan, sementara di sektor kesehatan masih perlu dipercepat. Stimulus ekonomi untuk UMKM dan usaha berskala besar dinilai belum tuntas.
Pemerintah adalah organisasi yang bergerak, harus senantiasa beradaptasi dengan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dengan perencanaan dan belanja yang baik, lingkungan itu dapat dikendalikan. Termasuk mengendalikan lingkungan baru yang berubah cepat karena pandemi. Dan kemampuan adaptasi dengan lingkungan menjadi tantangan dalam reformasi birokrasi.
Proses belanja Pemerintah saat ini berada dalam tahap transisi sistem. Setiap perubahan sistem memerlukan sumber daya yang besar, sikap terbuka, dan profesionalisme. Seluruh lini Pemerintahan harus berperan secara optimal. Penyebab struktural dan kultural atas lambatnya birokrasi dalam menjalankan program dan merealisasikan anggaran harus disingkirkan segera. Tanpa dobrakan atas perilaku birokrasi rakyat banyak yang akan menjadi korban.
Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Akitivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan adalah belanja negara.
Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Pemerintah selaku organisasi nonprofit memang tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tapi bukan berarti mereka dapat mengeluarkan uang (belanja) dengan seenaknya.
Auditor pemerintah juga memberi perhatian lebih pada audit atas belanja, karena pada kenyataannya sebagian besar kebocoran APBN terletak pada pelaksanaan belanja. Kebocoran tersebut dapat disebabkan oleh adanya praktik KKN maupun karena ketidakpahaman penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja.
Proses belanja tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan anggaran. Mekanisme penyusunan anggaran sangat berpengaruh pada kualitas belanja.
Sistem penganggaran berbasis kinerja yang saat ini diterapkan mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur. Berdasarkan sistem ini, setiap penyusunan anggaran harus disusun atas output yang ingin dicapai. Indikator output ini sangat bermanfaat untuk mengetahui efektivitas belanja.
Oleh karena itu, kualitas output sangat menentukan kualitas belanjanya. Output yang baik akan memberikan outcome (hasil) dan benefit (manfaat) yang baik, sementara output yang buruk akan berakibat pada tidak optimalnya hasil sehingga belanja yang dikeluarkan pun tidak efektif. Selain itu, output yang baik adalah output yang disusun atas dasar analisis kebutuhan.
Proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan belanja pemerintah kita masih terdapat beberapa kelemahan. Seperti yang telah diuraikan di atas, kelemahan tersebut terletak pada dua hal, yaitu ketidakpahaman penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja dan adanya oknum penyelenggara negara yang secara sengaja melakukan penyelewengan. Dua hal ini akan menyebabkan adanya overspending (belanja yang melebihi kebutuhan), misspending (belanja yang tidak sesuai kebutuhan), underspending (belanja yang tidak terlaksana) dan fraud spending (belanja yang melanggar ketentuan hukum).
Aturan yang benar harus dipastikan agar ada payung hukum bagi para birokrat untuk menjalankan program dan merealisasikan anggaran. Ketidakpastian hukum membuat para penanggungjawab proyek di Pemerintahan serba takut dan ‘cari aman’. Sementara dinamika politik sedemikian cepat berubah. Dan dukungan politik di belakang para birokrat masih kuat pengaruhnya hingga saat ini.
