Defisit Transaksi Berjalan, Pemerintah Tegaskan Tekad Pangkas Impor Energi

MONITORDAY.COM - Pemerintahan Jokowi - Maruf Amin menegaskan keseriusannya untuk mengatasi defisit transaksi berjalan atau  current account deficit dengan memangkas impor besar-besar terutama sektor energi dan bahan baku.

“Minyak yang dulunya kita nggak impor, sekarang impor kurang lebih sekarang ini 700-800 ribu barel per hari.  Baik itu minyak, baik itu gas, dan juga ada turunan Petrokimia sehingga membebani, menyebabkan defisit, dan itu bertahun-tahun nggak diselesaikan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Musrenbangnas Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).

Padahal, lanjut Presiden,  Indonesia memiliki potensi bahan baku energi cukuo besar tetapi malah mengimpor untuk mendapatkan energi hasil olahannya. Dia mencontohkan Batubara jika diolah akan menghasilkan gas.

"Sebetulnya batubara bisa disubtitusi menjadi gas, sehingga nggak perlu impor itu elpiji. Batubara kita ini sangat melimpah lha kok malah impor, " cetusnya.

Demikian juga soal minyak bumi, Jokowi menegaskan, sumur-sumur kita masih banyak kenapa nggak digenjot produksinya, karena masih ada yang senang impor minyak.

 “Saya pelajari secara detail, ini nggak ini nggak, nggak benar kita ini. Avtur masih impor padahal CPO, CPO Crude Palm Oil itu bisa juga dipindah menjadi avtur. Lha kok kita senang impor avtur ya karena ada yang hobinya impor, karena untungnya gede,” Jokowi geram. 

Menurut Presiden, transformasi ekonomi di negara ini mandeg gara-gara hal-hal seperti tersebut. 

"Nikel impor material-materialnya terus. Bauksit impor material-materialnya terus berpuluh-puluh tahun. Batubara berapa juta ton kita impor," ujarnya.

Padahal, lanjut Presiden, nikel kita ekspor, bauksit kita ekspor mentah, dalam bentuk mentahan raw material, batubara kita ekspor mentahan semuanya.

“Ini yang harus diubah menjadi barang jadi atau setengah jadi minimal. Kalau ini bisa kita lakukan target saya 3 tahun ini harus rampung hal-hal yang tadi saya sampaikan,” tegas Jokowi. 

Untuk itu, Presiden meminta daerah untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Sehingga transformasi ekonomi betul-betul terjadi. Kalau ini terjadi, Presiden meyakini enggak ada yang namanya defisit transaksi berjalan lagi.

“Goal kita ke sana, masa kita 34 tahun nggak pernah yang membangun kilang minyak. kalau kita bisa bangun kilang minyak itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu nggak usah impor,” tutur Presiden seraya menambahkan, impor petrokimia ini gede sekali, Rp 323 triliun.

Presiden menyampaikan, sebetulnya habis pelantikan, yang pertama dirinya minta kilang ini segera dibangun.

 “Tapi sampai detik ini dari 5 yang ingin kita kerjakan satu pun gak ada yang berjalan, satupun,” ujarnya. 

Tapi kali ini, Presiden mengaku akan menunggu betul permintaannya tersebut. Dirinya juga sudah meminta kepada Kapolri, Jaksa Agung dan KPK untuk ikut nungguin.

“Inilah yang namanya transformasi ekonomi. Saya harap kita semuanya tahu mengenai ini sehingga daerah juga dukung, kalau masih ada program pembebasan lahan daerah dukung penuh. Kalau ada masalah perizinan yang masih masalah, daerah ikut campur, ikut cawe-cawe agar selesai yang kita harapkan itu,” tutur Presiden Jokowi. 

Tidak hanya itu, Kepala Negara menegaskan, pemerintah siap bertarung dalam kondisi apapun terkait sumber daya alam (SDA). Jokowi mencontohkan rencana Indonesia akan hentikan ekspor nikel keluar, hal ini saja sudah digugat oleh Uni Eropa ke WTO. 

“Kita hadapi, ngapain kita takut. Barang-barang kita, nikel-nikel kita. Mau kita ekspor mau nggak kan suka-suka kita,” pungkasnya.