Cara Baru Capai Target SDGs di Tengah Gelombang Pandemi

MONDAYREVIEW.COM – Kesulitan bukanlah alasan untuk menyerah. Dengan tekad dan kerja keras target pembangunan harus mampu diwujudkan sesuai amanat konstitusi dan cita-cita bersama komunitas internasional. Hal itu tampak pada sikap Presiden Joko Widodo saat menegaskan bahwa target tujuan pembangunan berkelanjutan (Suistanable Development Goals/SDGs) tidak boleh diturunkan meski tantangan yang dihadapi kian sulit karena pandemi Covid-19.

SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

Berbeda dari pendahulunya Millenium Development Goals (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs.

Menurut Presiden Indonesia harus cari cara-cara baru, cari terobosoan baru agar dapat melakukan lompatan. Yakni dengan inovasi untuk mencapai target SDGs harus terus dilakukan. Jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus mencari cara yang lebih efektif dan efisien serta berorientasi kepada hasil pembangunan yang optimal.

Selain itu Presiden mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara optimal. Para peneliti, akademisi, dan praktisi diharapkan dapat terus bersinergi untuk mencapai hasil pembangunan.

Presiden Jokowi secara khusus meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyiapkan orkestrasi nasional yang berkelanjutan agar pemanfaatan iptek dapat optimal untuk penentuan kebijakan dan pelaksanaan program.

SDGs adalah kesepakatan pembangunan yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Tidak Meninggalkan Satu Orangpun merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Salah satu tujuan SDGs adalah mengakhiri kemiskinan di manapun dan dalam semua bentuk dengan target menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah garis kemiskinan) dengan dengan daya beli kurang dari $1,25 PPP (Purchasing Power Parity) atau sekitar Rp 7.800 per hari.

Disamping itu juga mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin (laki-laki, perempuan dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional. Dan di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat. Tahun 2030 berhasil memberikan perlindungan yang substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Target lainnya adalah memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak setara mengakses sumber ekonomi (seperti halnya hak layanan dasar), kepemilikan dan akses pada lahan. Memastikan mereka memperoleh akses teknologi.

Membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro.daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin dan kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, sosial, dan bencana juga menjadi target dalam agenda memerangi kemiskinan.

Yang tak kalah penting adalah target untuk memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang diperluas, dalam rangka menyediakan alatalat yang cukup dan mudah diprediksi oleh negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang dapat mengakhiri kemiskinan dalam semua dimensinya.

Terakhir adalah menciptakan kerangka kerja kebijakan pada level nasional, regional dan internasional, yang berdasarkan pada strategi pembangunan yang berpihak pada yang miskin dan gender sensitive, untuk mempercepat investasi dalam aksi-aksi pengentasan kemiskinan