Caketum Golkar Agun Gunandjar Blak-blakan Soal Polemik Munas Partai Golkar
"Munas Golkar tanggal 3 sampai 6 juni, adalah ujian batin dan Nurani bagi kita semua. Kontribusi apa yang akan dan dapat kita lakukan untuk menyelamatkan partai ini," tegas Agun.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Politisi Senior Partai Golkar yang juga Anggota DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa buka-bukaan terkait polemik yang terjadi menjelang diberlangsungkannya Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta, pada Desember 2019 mendatang.
Dalam keterangan yang diterima Monitorday.com, Agun yang juga Calon Ketua Umum Partai Golkar Periode 2019-2024 ini membeberkan beberapa fakta terkait adanya praktik yang melanggar aturan partai dalam Munas kali ini.
Ia mulanya menyebutkan, bahwa Munas Partai Golkar sebagai penjelmaan partai yang berdaulat di tangan anggota, dari Munas ke Munas konsisten menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Secara prinsip, Munas Partai Golkar menjaga betul bahwa hak memilih dan dipilih dilakukan secara demokratis. Artinya, memberi hak dan kewajiban yang sama bagi setiap anggota dan kader untuk berpartisipasi.
Namun, Agun menilai dalam Munas kali ini persyaratan demokratis tersebut tidak dipenuhi. Adanya persyaratan 30 persen dukungan kepada calon ketua umum yang ditempuh melalui surat pernyataan dari pengurus partai, menurut Agun, sangat mencederai asas demokrasi.
"Tidak pernah ada dan tidak pernah dipraktikkan dari Munas ke Munas perihal persyaratan 30 persen, ditempuh melalui surat pernyataan dukungan yang ditandatangani pengurus partai. Selama ini dukungan tersebut selalu dilakukan melalui pemungutan suara di bilik suara Munas," kata Agun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (29/11/19).
Lebih lanjut, Agun mempersoalkan terkait kepanitiaan, waktu, tempat dan tema, termasuk Laporan pertanggungjawaban yang diputuskan bersama dalam rapat pleno. Ia mengaku menyayangkan segala keputusan tidak melalui mekanisme persetujuan forum atau mufakat dalam sidang rapat pleno.
"Di forum Munas suara DPP satu sikap, terhadap materi, LPJ, mekanisme pencalonan hingga pemilihan. Sayangnya rapat pleno terakhir tidak memutuskan itu yang ditandai dengan persetujuan forum, setujuuuu lalu ketok palu. Yang terjadi hanya disampaikan secara lisan tanpa pembahasan, dan tanpa bahan diberikan kepada pengurus pleno," ujarnya.
Agun kemudian mempertanyakan, tentang keberadaan LPJ DPP Golkar termasuk juga mempertanyakan bagaimana laporan keuangan yang bersumber dari APBN, serta sejumlah issu yang beredar tentang uang yang diserahkan ke KPK.
"Ini saya lakukan secara terbuka, guna menyelamatkan Parpol dan menjauhkan Parpol dari korupsi. Munas Golkar tanggal 3 sampai 6 juni, adalah ujian batin dan Nurani bagi kita semua. Kontribusi apa yang akan dan dapat kita lakukan untuk menyelamatkan partai ini," tegas Agun.
Ia kemudian mengajak seluruh kader Golkar untuk dapat mewujudkan Munas yang menjunjung tinggi asas demokrasi. Munas yang tidak menghalangi siapapun kadernya untuk berkontribusi.
"Mari kita wujudkan bersama Munas yang Demokratis dengan tidak menghalangi bagi siapapun dia yang ingin berkontribusi. Golkar milik kita semua, bukan milik pengurus, apalagi hanya segelintir orang yang bernafsu dengan kekuasaan," pesannya.
"Pemilu masih jauh, biarlah ambisi ingin jadi presiden kita pikirkan kemudian secara demokratis pula. Sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai. Maju Terus Pantang mundur," imbuh Agun kemudian.
