Antara Tugas Negara Dan Tugas Politik

MONDAYREVIEW-Jakarta, Rangkap jabatan saat ini masih menjadi batu sandungan bagi beberapa menteri. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyataan anggota kabinetnya tidak akan merangkap jabatan di partai. Namun, apakah janji presiden ini akan ditunaikan?

Idrus Marham, yang baru saja dilantik menjadi Menteri Sosial, antara lain  masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Ketua Komisi VIII DPR RI Bidang Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan Ali Taher Parasong berharap Idrus Marham bisa bekerja efektif dan efisien memimpin Kementerian Sosial. Dirinya tak mempersalahakan status Idrus yang juga bertugas sebagai Sekjen Golkar.

“Yang diperlukan adalah efektifitas kerja antara anggota kabinet dengan mitra kerja terkait termasuk presiden. Dalam hal ini Komisi 8 bersaman dengan menteri siapapun itu kita biasa saja,” tuturnya saat dihubungi Mondayreview.com, Jumat (19/1/2018).

Taher memaparkan, banyak pekerjaan rumah Kementerian Sosial yang harus dikerjakan Menteri Idrus. Di antaranya yakni kemiskinan, anak jalanan. Kemudian perumahan rakyat yang sangat buruk terkait sanitasi terkait hubungan sosial yang erat kaitan dengan persoalan kemiskinan dan kesenjangan. “Data kemensos 2017 yang lalu masih tersisa 28, 7 juta oang miskin belum teratasi. Bagaiman supaya menteri baru pak Idrus Marham dapat atasi persoalan kemiskinan,”imbuhnya.

Ditemui wartawan usai pelantikan, Idrus mengungkapkan ia akan segera bekerja dan mempelajari program-program yang ada di Kementerian Sosial. Pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selaran itu, mengaku akan fokus pada pengurangan angka kemiskinan.

“Pengurangan kemiskinan ini tentu tidak secara tiba-tiba, ini adalah melalui proses pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh pemerintah,” tutur Idrus. Dalam upaya pengurangan kemiskinan tersebut, Idrus akan melakukan percepatan (akselerasi) kinerja di kementerian yang ia pimpin. “Ada akselerasi kerja/kinerja sesuai dengan filosofi kabinet ini, kerja, kerja, kerja,” kata Idrus. Selanjutnya, Idrus juga akan memastikan sinergitas antar kementerian/lembaga terkait. 

Taher memaparkan, anggaran kerja Kemensos saat ini tengah ditingkatkan. Dari yang semula Rp16 triliun kemudian diusulkan Rp21 triliun tetapi meningkat lagi jadi Rp 42 triliun. Taher menekankan Idrus mampu mendayagunakan dana itu ke masyarakat dan tepat sasaran.

Taher berharap Idrus segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja Kemensos. Sepekan dirasa sudah cukup bagi Idrus untuk beradaptasi. Kiprah Idrus di DPR dianggap cukup untuk menjaga koordinasi dengan DPR.

Beberapa program prioritas Kemensos yang menunggu Idrus diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), kemudian persoalan Beras Sejahtera (Rastra)dan Usaha Ekonomi Produkutif. Evaluasi DPR terhadap pelaksanaan program itupun akan segera dilakukan.

“Kita tunggu saja yang bisa dievaluasi kita bahas pada  APBN-Perubahan akan datang. APBN-P akan dibahas Maret nanti,” imbuh Taher. Idrus juga diminta memperkuat koordinasi internal kementerian. Sebab saat ini sudah ada beberapa pergantian Eselon 1 dan proses pergantian Eselon 2 untuk memerkuat peningkatan pelayanan masyarakat.

Apakah  posisi Idrus sebagai Sekjen Golkar akan digeser?  Menurut Wakil Sekjen Partai Golkar, Dave Laksono, pihaknya segera mengumumkan pergantian pengurus Golkar yang baru. Namun, rencana pergantian posisi strategis ini sepertinya masih menjadi wacana. Idrus nampaknya akan mengikuti sang ketua, Airlangga Hartanto, yang terpilih menjadi Ketua Umum Golkar, masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian.