Anggota DPR Ini Minta DOB Harus untuk Kesejahteraan dan Kepentingan Umum

MONDAYREVIEW.COM – Kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) harus berdasarkan asas kesejahteraan dan kepentingan umum.  Maka itu, grand desain pemerataan pembangunan melalui kebijakan tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum diimplementasikan.

Demikian saran yang disampaikan Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera saat Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Komplek Parlemen, Senin (28/8).

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan Kemendagri dihadiri juga Komite I DPD RI. Dalam rapat kali ini membahas agenda Usulan Pembentukan DOB yang sampai dengan bulan Juli 2017 berjumlah 246. Dengan rincian 87 usulan pembentukan DOB yang telah diamanatkan dalam AMPRES ditambah 1 RUU DOB yang tertunda. Kemudian 158 usulan DOB yang tercatat di Kemendagri.

Pada kesempatan itu legislator Fraksi PKS ini juga memberikan beberapa catatan terkait usulan kebijakan DOB. Pertama, pada dasarnya dirinya mendukung adanya DOB kedepannya, dan moratorium DOB harus tuntas sampai tahun 2025. Kedua, sebelumnya perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap implementasi terhadap 72 DOB sebelumnya.

“Keberhasilan dan kegagalan harus dievaluasi, sehingga bisa terus melakukan inovasi dan sebagi pertanggung jawaban terhadap publik,” jelasnya. 

Ketiga, Simulasi angka 22 Triliun terkati usulan 246 pembentukan DOB, nampaknya harus kembali dibahas bersama dan didetilkan lagi. Keempat, apabila masalah besarnya adalah terkati kondisi postur anggaran indonesia yang saat ini tidak memungkinkan pendanaannya. Ia mengusulkan gerakan gotong royong yang juga melibatkan rakyat, Karena kondisi keunggan indonesia sedang krisis.

Selain itu, pada Rapat Denger Pendapat tersebut, ia mengapresiasi langkah Pemerintah terkait kebijakan transfer dana desa sebagai amanat undang undang dalam rangka pemerataan pembangungan sampai desa, “Pemerintah sudah luar bisa,” ujarnya.