Amirsyah Tambunan: Elit Politik Harus Jadi Role Model Pencegahan Korupsi
Sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi telah "gagal" melahirkan elit politik dan elit birokrasi yang bebas KKN.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr Amirsyah Tambunan menegaskan, bahwa Indonesia saat ini masih dalam keadaan darurat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Terbatas bertema "Penguatan Pencegahan Korupsi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" yang digelar Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Selasa (12/02/20).
Amirsyah, yang juga Sekjen Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) ini mengatakan, sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi telah "gagal" melahirkan elit politik dan elit birokrasi yang bebas KKN.
Pasalnya, ia menilai, demokrasi saat ini masih sebatas prosedural, belum sampai pada hal yang substansial untuk menegakkan kejujuran dan keadilan. Karena itu, lanjut Amirsyah, keberhasilan pencegahan korupsi bukan dinilai dari seberapa banyak oknum yang masuk bui, akan tetapi dinilai dari seberapa besar usaha dan keberhasilan pada pencegahan korupsi itu sendiri.
"Sungguhpun peraturan dan perundangan sudah bagus, kalau penegakannya lemah, maka angka korupsi pun semakin tinggi," katanya.
Dalam makalahnya yang berjudul "Penguatan Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Agama", Amirsyah memaparkan bahwa, penyebab dari tindakan koruptif dikarenakan adanya sikap tamak dan rakus dalam diri manusia. Selain itu juga, praktik korupsi terjadi dikarenakan adanya momen atau kesempatan.
"Mencegahnya bisa dimulai dari niat yang kuat agar kita anti terhadap korupsi," ujarnya.
Lebih lanjut ia berpesan, agar ke depannya para pemimpin bangsa dan juga elit politik di Tanah Air dapat menjadi contoh dan role model untuk pencegahan korupsi (KKN).
Ia kemudian berharap, bagaimana hal-hal yang sederhana seperti pengisian jabatan strategis di birokrasi dalam pemerintahan harus dipastikan bebas dari KKN. Begitu juga lelang proyek dengan E-File juga wajib bebas KKN, dan lain sebagainya.
"Di sinilah mahalnya keteladanan untuk menyelamatkan umat dan bangsa," tandasnya.
