Alasan PDIP Kritisi Rencana Impor 1 Juta Ton Beras

MONITORDAY.COM - Sebagai partai yang saat ini menduduki pemerintahan, PDI Perjuangan tetap mengkritisi rencana kebijakan impor satu juta ton beras yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya melakukan hal itu lantaran berpegang teguh pada prinsip para pendiri bangsa khususnya Bung Karno telah menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus bisa berdikari, termasuk dalam hal pangan.

Menurut dia, Bung Karno telah menegaskan bahwa Indonesia akan berdiri dengan kuat apabila dengan tegas dan berani meletakkan nasib di tangan sendiri.

"Ini adalah suatu pernyataan politik di mana kita punya suatu mental berdikari, dan itulah yang menjadi alasan mengapa Indonesia ini berdiri," kata Hasto dalam siaran persnya, Kamis (25/3/2021).

Selain itu, menurut Hasto, kebijakan impor dari aspek legitimasi juga bertentangan karena upaya untuk menyejahterakan petani masuk di dalam Pancasila.

"Cita-cita kemanusiaan itu membebaskan manusia itu dari berbagai belenggu penjajah, termasuk mereka para pemburu rente yang ingin mengambil jalan pintas dengan melakukan impor, sesuatu yang seharusnya kita mampu memproduksi," tegasnya.

Sementara dari aspek konstitusi, Hasto menyebut, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk kesejahteraan petani bukan kesejahteraan petani asing.

"Itu sangat jelas. Juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pemimpin harus memahami tujuan dari bernegara, yaitu berpihak pada petani. Kedaulatan petani dalam berproduksi harus dilindungi dan produksinya dinikmati oleh rakyat, tidak sedikit-sedikit terancam oleh kebijakan sepihak untuk melakukan impor," kata Hasto.

Karena itu, Hasto menekankan konstitusi sudah jelas bahwa impor berbanding terbalik dari perintah menyejahterakan rakyat, padahal bumi, alam dan segala isinya harus diolah sebaik-baiknya.

"Bagaimana untuk hal pangan seharusnya kita mampu berproduksi sendiri, 75 tahun merdeka masak kita harus bergantung terus-menerus pada impor," kata dia.

"Meski PDIP kritis soal impor beras, banyak yang menyebut PDIP partai pemerintah rasa oposisi. Jadi yang disampaikan PDIP dalam konteks berdemokrasi yang sehat," demikian Hasto menambahkan.