Aksi Bela Tauhid Berubah #2019GantiPresiden, Pengamat Sebut Sarat Ditunggangi Kepentingan Politik

MONITORDAY.COM - Aksi bela tauhid yang berlangsung pada Jum'at (26/10/2018) kemarin, belakangan memgalami perubahan menjadi gerakan 2019 Ganti Presiden.

Aksi tersebut awalnya mengecam pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid dan diduga merupakan bendera yang digunakan oleh organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Berubahnya aksi tersebut memicu tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Salah satunya, pengamat politik Wempy Hadir. Ia menilai jika aksi bela tauhid berubah menjadi gerakan 2019 Ganti Presiden, maka hal itu tak lepas dari tunggangan politik.

Ia juga menyebut, aksi tersebut terkesan dimanfaatkan oleh HTI untuk ajang Pilpres dan dijadikan kuda tunggang dalam melakukan gerakan politiknya.

Selain itu, Wepmy juga menyebut, bahwa gerakan tersebut bisa saja ditunggangi oleh salah satu pasangan capres dan cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2019 mendatang.

"Jadi ini momentum bagi mereka untuk melakukan konsolidasi diri. Tapi bahayanya, diduga ada tunggangan politik yang dilakukan oleh pasangan capres dan cawapres. Ini juga menjadi catatan bagi kita bahwa ternyata gerakan tersebut tidak luput gerakan politik pilpres," ujar Wempy saat dihubungi di Jakara, Sabtu (27/10/2018).

Lebih lanjut, Wempy menyarankan kepada pasangan capres dan cawapres tersebut agar tidak mempermainkan agama dalam kepentingan politik.

"Oleh karena itu, saya menyaran7kan kepada capres dan cawapres untuk mempermainkan agama dalam kepentingan politik. Agama itu terlalu mahal kalau hanya digunakan untuk kepentingan politik," ucapnya.

Saat ditanya apakah aksi tersebut ditunggangi oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut dua? Wempy pun enggan berkomentar. Ia hanya mengatakan jika aksi tersebut patut diduga ditunggangi.

"Patut diduga ditunggangi," tegasnya.

Diketahui, gerakan 2019 Ganti Presiden merupakan inisiatif yang digagas oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dan Mardani merupakan wakil ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Sebelumnya, aksi bela tauhid yang digelar sekelompok orang yang tidak terima bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibakar berpendapat bahwa bendera tersebut merupakan bendera tauhid.

Sementara, seruan 2019 ganti presiden terdengar ketika aksi bela tauhid berlangsung, saat kordinator aksi bela tauhid menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak serius mengusut pelaku pembakaran bendera HTI di Garut, Jawa Barat.

Sang koordinator pun mulai bertanya kepada massa aksi apakah presiden zalim haram atau halal untuk dipilih. Dengan teriakan, massa aksi menjawab haram.

"Mau memberikan kesempatan dua periode lagi atau tidak saudara-saudara?" tanya koordinator massa aksi bela tauhid dengan pengeras suara dari atas mobil, Jumat (26/10/2018).

Diketahui, aksi dilangsungkan di depan kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada hari Jum'at 26 Oktober 2018.