63 Persen KIP Sudah Terdistribusi ke Seluruh Indonesia

MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy diketahui sedang mengebut program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Saat ini, sebanyak 63 persen KIP sudah terdistribusi ke seluruh Indonesia.

"Hari ini sekitar 63 persen, yang sudah di tangan sekolah," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10).

Ia menjelaskan, penyaluran KIP dilakukan lewat sekolah agar target penerima manfaat dari 'kartu sakti' ini bisa terkejar dengan tepat sasaran. Sementara itu, sisanya akan disalurkan ke pihak sekolah. Namun, saat ini dananya belum bisa langsung dicairkan lantaran masih ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan.

"Jadi KIP itu indikatornya, kartu itu sudah sampai di sekolah, kemudian didata dalam data pokok pendidikan, kemudian sudah dikirim ke Jakarta, kemudian proses dananya, proses pengusulan dana ke bank. Sekarang ini memang di pihak bank masih ada prosedur tersendiri ya," jelasnya.

"Bank itu masih verifikasi, kemudian juga baru bisa mencairkan karena dana itu baru bisa dicairkan kalau dana sudah tertahan satu bulan di bank, dan seterusnya itu urusannya bank. Yang jelas yang bisa dijamin bahwa mereka nanti dapat dana-dana KIP itu sekitar 62 persen, sudah di atas 11 juta," tambahnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah diberitahu perihal pendistribusian  KIP langsung ke sekolah. Sebelumnya, kartu ini diserahkan langsung ke pelajar yang membutuhkan.

"Seluruh Indonesia. Saya tadi sudah minta izin ke presiden, beliau setuju. Sisanya yang tidak terserap sekarang ini karena sudah keburu dengan tahun anggaran baru, akan langsung kita alihkan, distribusikan langsung ke sekolah melalui data pokok pendidikan. Nanti hanya manfaat saja yang didapat mereka. Baru tahun depan anak-anak yang sekarang dapat manfaat itu baru kita beri KIP," tuturnya.

Muhadjir yakin pendistribusian KIP langsung ke sekolah akan lebih efektif. Sebab, pihaknya benar-benar mengontrol langsung.

"Insya Allah lebih efektif. Karena sekolah ada dalam kontrol kami langsung. Daftar anak-anak di sekolah ada langsung. Tinggal nanti verifikasi saja. Usulan anak-anak siswa miskin yang ada dari sekolah sekarang ini akan kita verifikasi tingkat kemiskinannya, kemudian akan kita pilih, baru akan kita masukkan dalam pengusulan KIP," ungkap Muhadjir.

Saat ini, kata dia, pihaknya tengah melakukan upaya perbaikan sistem KIP. Nantinya kartu ini akan menjadi smart card dimana penggunaannya tidak bisa sembarangan.

"Jadi KIP itu penggunaannya sudah pakai smart card. Kita kerja sama dengan bank. Jadi pembelanjaannya tidak bisa semaunya. Kita sudah kerja sama dengan beberapa koperasi sekolah dengan beberapa toko. Sehingga sudah diskemakan, sekian persen untuk belanja buku, sekian persen untuk peralatan sekolah, sebagian besar untuk pakaian sekolah, hanya tersisa sedikit saja untuk siswa bisa gunakan untuk yang lain," terangnya.

Muhadjir menjelaskan, dengan sistem smart card penggunaan belanja jadi lebih terkontrol. Hal itu sudah diuji coba di Yogyakarta. Namun, khusus daerah perkampungan pemberlakuan sistem baru ini belum dapat diterapkan.

"Jadi betul-betul bisa terkontrol. Kita sudah uji coba di Yogya, mudah-mudahan untuk tahun depan kita bisa diperluas. Cuma ini bias kota ya karena untuk di kampung-kampung tidak mungkin kita lakukan, musti ada perlakuan sendiri untuk KIP," pungkasnya. (frz)