100 Hari Kepemimpinan Anis Sandi
PDIP melontarkan banyak kritik terhadap kebijakan Anis Sandi selama selama 100 hari kerja. Waktu yang terlalu pendek untuk menilai sebuah kegagalan.

MONDAYREVIEW, Jakarta - 100 Hari sudah Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno memimpin pemerintahan Jakarta. Sejumlah keberhasilan sudah ditorehkan Anis Sandi, namun pekerjaan besar masih banyak yang harus dituntaskan. “Terlalu dini untuk menilai kami telah berhasil selama 100 hari ini,” ujar Gubernur DKI Anis Rasyid Baswedan.
Anis sadar sekali untuk mewujudkan Jakarta seperti yang dicita-citakan dan dirumuskan dalam program-programnya membutuhkan waktu dan kerjasama semua pihak. Apalagi, gubernur sebagai jabatan politis mengundang banyak lawan politik dari partai yang sejak awal bersebrangan dan tidak mendukungnya.
Karena itulah, 100 hari kerja Anis Sandi mendapat kritikan tajam dari PDIP. "100 Hari pemerintahan Anies-Sandi belum menampakkan wajah Jakarta yang akan dibawa selama lima tahun ke depan," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono. Salah satu yang disorot, adalah kebijakan Anies-Sandi soal kebijakan penataan Jalan Jatibaru yang berlaku mulai pertengahan Desember tahun lalu itu. Pedagang Kaki Lima (PKL) diizinkan untuk berdagang di jalan itu, TransJakarta Tanah Abang Explorer beroperasi. Akibatnya, para sopir angkot menjerit karena kehilangan setoran.
Selain, rencana pengoperasian kembali becak di Jakarta pun mendapat sorotan tajam."Kalau memang pro rakyat kecil maka seharusnya berdayakanlah para pengayuh becak untuk alih profesi, tingkatkan harkat dan martabat mereka menjadi pedagang kelontong misalnya, Pemerintah Daerah memberi suntikan modal," tutur Gembong.
Sebagai bukti keberpihakan kepada rakyat kecil dan untuk menciptakan wirausahawan dan lapangan kerja baru, Anis Sandi telah menyusun beberapa program pengembangan wirausaha, antara lain One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE). OK OCE masuk ke dalam program kerja prioritas.
Beberapa bulan setelah terpilih, Sandiaga mengatakan sudah ada 15 ribu anggota yang tergabung ke dalam OK OCE. Pada medio Juni 2017 lalu, sudah ada 2 toko kelontong OK OCE Mart yang dibangun. Setelah di Kebayoran Baru, Jaksel, toko kelontong OK OCE Mart dibangun di kawasan Muara Angke, Jakut. Ditargetkan akan dibangun di 44 kecamatan di Jakarta.
Dalam RAPBD 2018, Pemprov DKI mengalokasikan dana sebanyak Rp 82 miliar untuk program OK OCE. Anggaran sebanyak itu akan dipakai untuk pendampingan anggota OK OCE dan pembangunan tempat kumpul kreatif (coworking space) di tiap kecamatan.
Pemprov DKI menargetkan dalam satu tahun akan ada 50 sampai 70 pelatihan. Untuk anggotanya dalam satu bulan ditargetkan sebanyak 4 ribu. Per hari ini di tiap kecamatan di Jakarta setidaknya sudah ada 50 anggota OK OCE. Untuk merubah mental masyarakat menjadi wirausaha, tidak semudah membalikan tangan. Dibutuhkan proses yang lama untuk menjadi seorang enterpreneur
Menghadapi berbagai kritik, Wagub DKI Sandiaga Uno meminta permakluman, karena program ini baru berjalan. Menurutnya pendamping pelatihan masih diperlukan dan butuh waktu untuk membuat program ini lebih baik. Sandiaga berharap lima tahun ke depan program ini dapat menghasilkan 200 ribu wirausahawan baru. Dengan dijalankan bersama program lainnya, OK OCE juga diharap dapat mengurangi kemiskinan 1 persen selama 5 tahun.
Salah satu yang juga banyak diserang adalah tentang rencana hunian tanpa uang muka atau DP 0 persen. Ketika program ini disosialisasikan, banyak yang menilai mustahil dan tidak realistik. Namun, Anis Sandi tetap menjalankannya dan telah membuktikandengan peletakan batu pertama proyek dari program tersebut pada hari Kamis, 18 Januari 2018 lalu atau seminggu sebelum 100 hari pertama kerja.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan langsung pembangunan perdana rumah tanpa DP itu. Berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pendaftaran pembelian hunian ini sendiri akan dimulai pada bulan April saat Badan Layan Umum Daerah (BLUD) program DP Rp 0 terbentuk. Terbukti, banyak perbankan yang tertarik ikut dalam programn ini.
Gubernur Anis tidak mau menapikan berbagai program yang sudah dirintis oleh pendahulunya, pada masa kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Misalnya, Gubernur DKI Jokowi saat itu merilis Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).Kartu tersebut yang kini diadopsi pasangan Anies-Sandi menjadi KJS Plus dan KJP Plus.
Namun, hal mencolok dari pencapaian kedua pemimpin tersebut adalah terkait penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.Jika Jokowi-Ahok membebaskan jalan seputar pusat niaga terbesar di Asia Tenggara itu dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Anies-Sandi justru memfasilitasi PKL untuk menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang.
Kebijakan soal Tanah Abang mendapat protes dari para supir angkot, karena pendapatan mereka menjadi turun. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno menyebutkan Pemprov DKI Jakarta akan merangkul para pengelola maupun pemilik angkutan umum yang kini tergerus dengan bus Tanah Abang Explorer yang gratis.
Memang, terlalu dini untuk menilai Anis Sandi berhasil membuat perubahan di Jakarta. Juga terlalu dini, untuk mengatakan Anis Sandi gagal memimpin Jakarta. Berbagai gebrakan sudah dilakukan Anis Sandi pada awal kepemimpinnanya, misalnya menutup Hotel Alexis karena dijadikan tempat prostitusi, yang pada masa Gubernur Ahok tidak tersentuh. Sesuai dengan janji kampanyenya, Anis Sandi bersikukuh untuk menolak reklamasi, karena berdampak buruk pada rakyat kecil, terutama nelayan. Meskipun, kebijakan ini masih mendapat bantu sandungan dari banyak pihak. Bahkan, Badan Pertanahan Nasional menolak untuk mencabut sertifikat HGB di pulau reklamasi.
Persoalan pendidikan dan transportasi di Jakarta juga menjadi perhatian serius Anis Sandi. Berbagai persoalan di Jakarta begitu kompleks. Semuanya bisa dituntaskan, jika semua pihak ikut terlibat, seperti yang disebutkan oleh Gubernur Anis Rasyid Baswedan, menata Jakarta tidak bisa dilakuan dengan One Man Show. [ ]