Wujudkan Swasembada Pangan, Kementan Didorong Bangun Korporasi Pertanian

MONITORDAY.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) agar membangin sisitem pertanian besifat korporasi. Hal ini diusulkan dalam rangka mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan dan dan mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.

“Jangan hanya sekedar memberikan bantuan tanpa membangun sistem tidak akan efektif. Pada akhirnya keberlanjutan dan kemandirian petani tidak terbangun,” ujar Mindo, dalam keterangan tertulis, yang dikutip Senin (23/9).

Mindo menilai, selama ini pemberian bantuan petanian kepada petani, baik alat sistem pertanian (alsintan), benih, maupun pupuk ternyata tidak membuahkan hasil yang konstruktif, Justru tampak pembagian bantuan ke petani sebagian besar tidak efektif. Karana itu korporasi pertanian ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan bantuan pemerintah dapat tersdistribusi lebih efektif dan produktif.

Mindo menjelaskan, langkah yang pertama harus dilakukan yaitu, mengkorporasikan petani dalam memproduksi pangan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan skala ekonomi pengelolaan lahan persawahan dan tanaman lainnya yang berlangsung kolektif dengan luas yang besar mencapai ribuan hektare.

“Setelah itu, Kementan mendukungnya dengan sistem pengelolaan untuk memacu good agriculture practices (GAP) dan melibatkan penggunaan alsintan dan benih,” ungkap Mindo, yang juga politisi PDI-Perjuangan ini.

Mindo menambahkan, korporasi juga harus dilakukan terkait pengolahan hasil, yaitu melalui satu processing yang dilengkapi peralatan yang efisien. Menurut dia, melalui korporasi maka biaya produksi dapat ditekan dan meningkatkan potensi margin.

Sementara dari sisi suplai, Mindo mengatakan, pemerintah dalam hal ini wajib memberikan subsidi harga pembelian baik tanaman pangan ataupun komoditas lainnya. Sebab menurutnya, pertanian bukan hanya tanaman pangan, disana juga ada perkebunan, hortikultura serta peternakan. Sehingga dengan begitu petani dapat memperoleh insentif dari penjualan hasil pertaniannya.

Terakhir, Mindo menyarankan agar konsumen tidak dibebani harga pangan yang lebih tinggi. Seperti hal harga gabah dapat dipertahankan agar stabil. Dana untuk stabilisasi harga dapat diperoleh dari kutipan terhadap impor beras. “Jadi dalam hal ini harus menciptakan pola-pola yang dapat melibatkan perusahaan. Baik perusahaan milik negara ataupun perusahaan milik swasta,” tandasnya.