Wamenkeu Tegaskan Belanja Pemerintah Jadi Tulang Punggung Ekonomi Nasional
APBN dan APBD menjadi tulang punggung karena itu belanjanya harus kita pastikan cukup dan bermanfaat untuk menangani perekonomian.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menegaskan bahwa belanja pemerintah dalam APBN dan APBD menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah krisis pandemi COVID-19.
“APBN dan APBD menjadi tulang punggung karena itu belanjanya harus kita pastikan cukup dan bermanfaat untuk menangani perekonomian,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (29/9).
Lebih lanjut, Suahasil menyatakan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan pendapatan negara turun, pemerintah tidak bisa mengurangi belanja dalam rangka menjaga kondisi anggaran tetap baik.
Menurut Suahasil, pemerintah justru harus meningkatkan belanja terutama yang bertujuan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi meskipun defisit menjadi sangat tinggi.
Ia menuturkan sebenarnya Indonesia terkenal sebagai negara yang sangat disiplin dalam mengelola defisit APBN yaitu selalu di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sejak 2013.
Di sisi lain, ia mengatakan pandemi memaksa pemerintah untuk menaikkan defisit menjadi lebih dari 3 persen sampai 2022 melalui diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2020.
“Bukannya tidak terbatas tapi terbatas sampai 2022 untuk menangani pandemi COVID-19 ini,” tegasnya.
Oleh sebab itu, ia memastikan kenaikan defisit akan tercermin pada optimalisasi belanja yang salah satunya melalui program PEN dengan total anggaran sebesar Rp695,2 triliun untuk enam fokus sektor utama.
Enam sektor tersebut meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, insentif dunia usaha, dukungan sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemda, serta pembiayaan korporasi.
“Enam bidang program pemulihan ekonomi nasional ini kita jalankan melalui APBN dan APBD,” imbuhnya.
Selain itu, Suahasil pun meminta APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), SPI (Satuan Pengawas Internal), APH (Aparat Penegak Hukum), dan pengawas lainnya untuk berkontribusi dalam memastikan penggunaan dan pelaksanaan anggaran secara baik.
“Memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu singkat itu tetap akuntabel. Seluruh masyarakat kita menunggu realisasi dari anggaran pemulihan ekonomi nasional tersebut,” ucapnya.
