Wali Kota: Percepat Lelang Untuk Penyerapan Anggaran Lebih Cepat

MONITORDAY.COM - Setelah disahkan, Walikota Cirebon meminta kepada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mempercepat proses lelang. Patroli akan dilakukan agar penyerapan anggaran maksimal.

“Bila ada yang bisa dilelangkan sebelum Januari, silahkan dilelang. Sehingga awal tahun kita bisa segera kontrak dan proyeknya dilaksanakan,” tegas Azis usai menandatangani pengesahan APBD Kota Cirebon 2020 di gedung DPRD Kota Cirebon, belum lama ini 

lanjut Azis, sejalan dengan instruksi dari Presiden Republik Indonesia yang menekankan di setiap daerah untuk bekerja lebih cepat sehingga tidak menumpuk di akhir tahun. sambungnya, jika saat ini teknologi informasi yang diterapkan di Kota Cirebon sudah semakin canggih.

 “Bahkan saya sudah bisa memantau jalannya lelang di android saya. Itu saya akan pantau, bersama dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) pihaknya akan melakukan patroli dan terus mendesak kepada setiap SKPD untuk mempercepat proses lelang dan penyerapan anggaran. “Jika tidak dilaksanakan dengan cepat, bila perlu saya sendiri yang akan menggelar lelang itu,” urai Azis.

Pada kesempatan yang sama, Azis juga mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cirebon yang akhirnya berhasil menyelesaikan APBD Kota Cirebon 2020 tepat waktu. Diakuinya, memang ada berbagai perbedaan, namun semua bisa diatasi, dikarenakan, keduanya baik anggota DPRD dan TAPD bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan warga Kota Cirebon.

Azis juga memandang jika komposisi APBD Kota Cirebon 2020 juga semakin membaik, karena anggaran belanja langsungnya semakin besar.
 
Alhamdulilah, artinya ini berarti pembangunan akan semakin pesat. Karena sesungguhnya pembangunan yang dilakukan tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Cirebon.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si, menuturkan jika untuk pos belanja di APBD Kota Cirebon 2020 tercatat sebanyak Rp 1,7 triliun. Pos belanja tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk belanja tidak langsung yang diantaranya digunakan untuk belanja pegawai, belanja hibah dan lainnya dialokasikan sebesar RP 695 miliar atau sekitar 39 persen dari pos belanja. Sedangkan untuk belanja langsung dianggarkan sebesar Rp 1,09 triliun atau sebesar Rp 60,74 persen dari pos anggaran belanja. 

“Kami sudah melakukan koordinasi, salah satunya dengan Dinas PUPR untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran,” tuturnya