Wali Kota Depok Tutup Mal dan Pasar Besar Saat Terapkan PPKM Darurat
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyebutkan akan menutup pusat perbelanjaan atau mal, pasar-pasar besar, tempat olahraga, obyek wisata, serta melarang kegiatan di luar rumah saat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Namun, untuk toko kelontong masih diperbolehkan beroperasi dengan pembatasan jam operasional.
"Kami siap menerapkan PPKM Darurat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dengan melakukan sosialisasi hingga sampai level terbawah," kata Idris di Depok, Jumat (2/7/2021).
Idris menyampaikan, saat ini Kota Depok dan 11 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat serta sejumlah wilayah di Jabodetabek berstatus level 4. Artinya, memiliki level kegawatdaruratan yang tinggi atau masuk zona merah Covid-19.
"Sehingga pemberlakuan PPKM Darurat yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat, kami sangat mendukung untuk kita realisasikan pembatasan-pembatasan, bahkan ditutupnya beberapa kegiatan di masyarakat," ujarnya.
Walaupun adanya kebijakan itu membuat masyarakat tidak nyaman. Namun, Idris meminta pengertian dari warga sehingga kasus Covid-19 ini dapat ditekan penyebarannya.
"Memang penerapannya akan menimbulkan ketidaknyamanan. Saya harap masyarakat jangan panik dan tetap tenang. Ini demi kesehatan bersama dan perlu kerja sama semua pihak,” urainya.
Idris mengatakan pemerintah pusat akan memberlakukan PPKM Darurat mulai Sabtu (3/6/2021) besok. Sedangkan jangka waktu pemberlakuan kebijakan ini sekitar dua pekan.
"Ini baru arahan dari presiden, dan baru saja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga memberikan arahan dan penguatan kepada kami terkait detailnya untuk bisa disosialisasikan sampai tingkat RT/RW," jelasnya.
Adapun, dia mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu instruksi resmi dari menteri terkait. Instruksi tersebut akan menjadi landasan penerbitan Surat Keputusan Wali Kota untuk disosialisasikan kepada masyarakat keesokan harinya.
"Dengan begitu, kami bisa melaksanakan kebijakan ini dengan persiapan-persiapan yang matang. Tentunya semua ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, TNI-Polri, dan stakeholder di masyarakat," pungkas Idris.
