Utang Kian Menggunung, Rakyat Jangan Banyak Harap Kepada Jokowi
Kondisi utang luar negeri pemerintah sampai saat ini hampir mencapai Rp4.000 triliun.
Redaktur MMG
MONDAYREVIEW.COM – Anggota Komisi Keuangan DPR RI Heri Gunawan mengatakan agar rakyat jangan banyak berharap kepada pemerintahan Joko Widodo -Jusuf Kalla. Pasalnya dengan kondisi utang yang kian menggunung, pemerintah akan sulit untuk mewujdukan program-program untuk kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi rill.
“Terlebih pengelolaan fiskal pemerintah nampak tidak ada yang istimewa,” katanya seperti dilansir RMol.co, Minggu (22/10).
Ketua DPP Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa kondisi utang luar negeri pemerintah sampai saat ini hampir mencapai Rp4.000 triliun. Menurutnya komponen utang itu berupa pinjaman memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Konsekuensi nyata dari utang itu dapat dilihat pada depresiasi nilai tukar riil akibat masuknya pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan daya saing produk domestik melemah dan menekan ekspor bersih Indonesia yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan. Untuk diketahui, nilai ekspor Indonesia relatif stagnan," jelasnya.
Lebih lanjut Heri, menuturkan utang pemerintah tak bisa dilepaskan dari postur APBN yang terus-menerus mengalami defisit. Hal itu dapat dilihat pada tahun 2014 defisit APBN sebesar 2,25 persen, tahun 2015 sebesar 2,59 persen, 2016 sebesar 2,49 persen, dan tahun 2017 direncanakan sebesar 2,93 persen, terakhir dalam RAPBN 2018 dipatok sebesar Rp 326 triliun.
"Dari pengalaman yang ada, angka defisit seringkali melenceng dari target sebagaimana yang terjadi pada APBN-P TA 2016 yang lalu. Defisit yang terus membesar itulah yang berakibat pada jumlah utang yang terus membesar sehingga akan menyulitkan terwujudnya keseimbangan primer yang positif. Dan kalau terus-menerus begitu, maka postur APBN akan tetap tidak sehat dan kredibel. Dan itu berarti pemerintah akan terus bergantung pada utang," jelasnya.
Maka itu, Ia menegaskan hingga saat ini masih banyak janji nawacita yang belum dipenuhi pemerintahan Jokowi-JK. Padahal jalannya pemerintahan efektif tinggal satu tahun lagi.
"Uang hanya habis untuk membayar utang yang semakin bertumpuk di tengah penerimaan pajak yang cenderung negatif," tegasnya.
