Upaya Atasi Karhutla, KLHK Segel 52 Perusahaan Pemilik Konsesi di Sumatera dan Kalimantan

MONITORDAY.COM - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan telah melakukan penegakan hukum dengan menyegel 52 perusahaan pemegang izin konsensi terluas di Sumatera dan Kalimantan, dengan total luas area sekitar 8.931 hektar. Hal ini dilakukan dalam rangka mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah tersebut.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Polri dan Pemda, mengenai upaya penegakan hukum ini. Tindakan tegas diambil untuk melawan kejahatan karhutla yang kembali massif terjadi,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, dikutip dari siaran persnya, Senin (23/9).

Rincian dari 52 perusahaan yang disegel tersebut yaitu di Jambi 2 perusahaan, Riau 8 perusahaan, Sumsel 1 perusahaan, Kalbar 30 perusahaan, Kalteng 9 perusahaan, dan Kaltim 2 perusahaan. Selain itu, KLHK juga telah dilakukan penyidikan terhadap 5 perusahaan terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yaitu: PT. SKM (Kalbar), PT. ABP (Kalbar), PT. AER (Kalbar), PT. KS (Kalteng), dan PT. IFP (Kalteng).

Menteri Siti menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kepala Daerah (Gubernur) Provinsi terdampak, dan meminta agar terus berkomunikasi pada rakyatnya dan melakukan segenap ikhtiar terbaik bersama-sama rakyat.

Lebih lanjut, Ia pun berpesan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah sedang dan akan terus bekerja keras mengatasi situasi karhutla dan dampak asap saat ini.

“Saat ini tim Satgas lapangan yang terdiri dari BNPB, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api (MPA), swasta, Pemda, relawan, dan komunitas masyarakat lainnya yang membantu, akan fokus pada upaya pemadaman baik darat maupun udara,” ungkap Siti Nurbaya.

“Presiden Joko Widodo telah berpesan bahwa sebaik-baiknya mengatasi ancaman Karhutla adalah pencegahan. Namun saat api sudah membesar, tim Satgas tetap memiliki semangat pantang pulang sebelum padam,” tambahnya.