Untuk Sejumlah Proyek Infrastruktur, Bappenas Gelontorkan Dana Senilai Rp570 Triliun

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan gelontorkan dana senilai Rp570 triliun untuk membantu sejumlah proyek infrastruktur, termasuk untuk pengelolaan air di Jakarta.

Untuk Sejumlah Proyek Infrastruktur, Bappenas Gelontorkan Dana Senilai Rp570 Triliun
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro

MONITORDAY.COM - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan gelontorkan dana senilai Rp570 triliun untuk membantu sejumlah proyek infrastruktur, termasuk untuk pengelolaan air di Jakarta.

Anggaran yang dikeluarkan, lanjut Bambang, tidak semuanya mengandalkan anggaran dari negara. Pemerintah nantinya melibatkan pihak swasta untuk turut membantu sejumlah proyek pembangunan infrastruktur tersebut.

“Kami akan tetap mendukung, saya sudah bicara dengan Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta), kami sudah bicara dan kami akan bantu memfasilitasi Rp570 triliun. Tentunya tidak semua mengandalkan anggaran. Kami akan melibatkan swasta dan juga BUMN secara lebih masif membangun Jakarta,” kata Bambang ya g dikutip dalam siaran persnya (7/5).

Lebih lanjut Bambang menegaskan, Jakarta harus tetap berkembang karena masih menampung arus urbanisasi yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengajukan proposal Rp571 triliun kepada pemerintah pusat.

Anggaran itu rencananya digunakan untuk sejumlah proyek infrastuktur di Ibu Kota, seperti perpanjangan rute MRT dan LRT serta pengelolaan air. Untuk mencapai target penyediaan air bersih 100 persen untuk warga Jakarta dibutuhkan anggaran Rp27 triliun.

Senada dengan Bambang, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengakui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).

“Sebetulnya diharapkan ini bukan dari APBN. APBN mungkin hanya mampu 30 persen, sisanya 70 persen diharapkan dari swasta. Tentu, kuncinya adalah tarif. Ini yang perlu kajian kembali dari kami,” tandas Danis.