Ketua PP Bamusi: Tuduhan Jokowi Anti-Islam Murni Persaingan Politik

MONITORDAY.COM - Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Faozan Amar menampik tuduhan anti-Islam yang akhir-akhir ini disematkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya tuduhan tersebut murni persaingan politik semata, mengingat kesan tidak baik tersebut sebelumnya tidak pernah dilontarkan ketika Jokowi sedang menjabat sebagai walikota atau Gubernur.

"Kesan anti Islam hanyalah tuduhan yang tidak terbukti. Itu murni persaingan politik saja. Buktinya waktu jadi walikota dan gubernur tuduhan itu nggak ada," kata Faozan, melalui keterangan tertulisnya kepada monitorday.com, Selasa, (17/4/2018).

Menurut Faozan, beberapa fakta menunjukan bahwa Jokowi tidak anti-Islam, justru sebaliknya, Jokowi mendukung Islam dan dekat dengan umat Islam.

Pertama, fakta bahwa Jokowi baru saja dinobatkan sebagai 500 pemimpin Islam berpengaruh di dunia. Menurut Faozan, itu tentu penilaian dilakukan secara obyektif, sesuai fakta bahwa Jokowi memimpin negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia.

Kemudian yang kedua, kata Faozan selama menjabat sebagai walikota, gubernur dan sekarang menjadi presiden, Jokowi telah menjalankan kepemimpinan yang nasionalis religius, sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. 

Dan menurut Dia, sebagai seorang muslim Jokowi menjalankan ajaran Islam secara baik. Sehingga rakyat memberikan amanah kepadanya sebagai pemimpin bangsa.

Selanjutnya, Sekretaris Lembaga Dakwah PP Muhammadiyah itu mengaku tidak sedikitpun menemukan kesan anti Islam pada diri Presiden Jokowi. 

"Sewaktu datang ke Kantor PP Muhammadiyah, beliau diminta Pak Din (Syamsudin) menjadi imam sholat, walaupun awalnya tidak bersedia, namun akhirnya dapat menjadi imam sholat yang baik. Saya termasuk yang menjadi makmumnya," ungkap Faozan.

Kemudian juga, selama menjadi presiden, Jokowi juga dekat dengan ulama, termasuk menurutnya dekat juga dengan dengan Pimpinan Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia.

"Buktinya, saat ada reshuffle kabinet, melalui hak preogratifnya, mengangkat Prof. Muhadjir Effendy, selaku kader Muhammadiyah sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," imbuh Faozan.

Sementara terkait tuduhan komunis yang ditujukan kepada Jokowi beberapa waktu lalu, menurut Faozan masyarakat Indonesia saat ini sudah cerdas untuk menilainya, karena tuduhan itu jelas tidak terbukti, yang mungkin sengaja dibuat untuk menjatuhkan nama presiden RI ke-7 tersebut.

[Mrf]