Taufik Basari: Demokrasi Kita Jangan Sampai Dibajak Pelaku Hoaks
Politisi NasDem Taufik Basari berharap kasus berita bohong Ratna Sarumpaet menjadi pelajaran dan berharap kasus serupa tak terulang kedepannya.
Ma'ruf Mutaqin
MONITORDAY.COM - Politisi NasDem Taufik Basari berharap kasus berita bohong Ratna Sarumpaet menjadi pelajaran dan berharap kasus serupa tak terulang kedepannya.
"Jangan sampai demokrasi kita dibajak oleh pelaku hoaks," kata Taufik dalam diskusi publik diskusi publik bertema 'Residu Demokrasi Hate Speech dan Hoax' di D'Hotel Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu, (7/10).
Lebih jauh pria yang biasa dipanggil Tobas ini menyatakan para politikus bisa belajar banyak dari kasus Ratna agar tak sembarang memberikan informasi yang belum pasti kebenarannya. Sebab, politikus memiliki tanggung jawab secara moral kepada publik terkait akurasi informasi yang diberikan.
"Jika seseorang yang dikesankan memperoleh kekerasan, maka harus dicek kebenarannya terlebih dahulu, betul atau tidak kejadiannya" jelasnya.
Taufik juga berharap masyarakat bisa menjadi lebih kritis ketika menerima informasi. Berita yang masuk tak boleh ditelan mentah-mentah tanpa mencari tahu kebenarannya.
"Kita dalam dunia ini harus sadar bahwa setiap informasi yang kita dapatkan jangan ditelan bulat-bulat, harus dikritisi. Meski info itu diutarakan oleh pihak kredibel," ujarnya.
Taufik juga berharap media massa bisa turut mengambil pelajaran dari kasus Ratna. Proses verifikasi menjadi hal yang wajib hukumnya manakala hendak memberikan sebuah informasi yang ramai jadi perbincangan.
"Kasus itu ada beberapa media yang langsung percaya, padahal bisa check and recheck dulu. Kesan diragukan harus muncul juga dalam media. Ketika itu sudah dibungkus menjadi kepastian maka memperbaikinya susah," imbuhnya.
Semestinya, para penyebar hoaks tidak cukup hanya diberikan sanksi administrasi atau pidana. Khususnya bagi politisi penyebar hoaks, maka juga dikenakan sanksi ampuh dengan cara tidak memberikan panggung politik kepada mereka.
"Sanksi misalnya tidak memberikan panggung bagi politisi yang terlibat menyebarkan informasi bohong merupakan hukuman ampuh. Lalu, bagi publik jangan diberikan ruang sebagai penyebar informasi dan untuk media ingatkan bahwa itu adalah bohong," pungkas Taufik.
