Tiga Strategi Mengatasi Lonjakan Pasien Covid-19

MONDAYREVIEW.COM – PSBB kembali diperketat, setelah sebelumnya mengalami pelonggaran dengan adanya kebijakan new normal. Yang ditakutkan terjadi, perkantoran menjadi klaster covid-19. Kementerian-kementerian harus meliburkan kembali pegawai dan pejabatnya karena tingginya angka terinfeksi. Yang paling menyeramkan adalah, jika fasilitas kesehatan sudah tidak mampu lagi menampung pasien positif covid-19. Kapasitas faskes DKI Jakarta sudah mencapai 80% menampung pasien positif covid-19. Wisma atlet terlihat semakin penuh, lampu kamar hampir semua menyala. Lantas bagaimana strategi mengatasi lonjakan jumlah pasien?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan agar menambah jumlah ranjang guna memenuhi kebutuhan pasien yang semakin meningkat. Hal tersebut belumlah cukup, namun perlu didukung kebijakan lain yang lebih komprehensif. Sebelum itu kita perlu memahami mengenai 3 jenis kapasitas lonjakan positif covid-19:

Pertama, kapasitas lonjakan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan. Ini mengacu pada kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit untuk dapat merawat lonjakan peningkatan jumlah kasus COVID-19 yang memerlukan perawatan kesehatan di rumah sakit.

Kedua, kapasitas lonjakan kesehatan masyarakat. Ini mengacu pada kapasitas untuk melaksanakan kegiatan kesehatan masyarakat seperti dalam konteks COVID-19 saat ini adalah tracing (pelacakan), testing (pengetesan) dan treatment (perawatan).

Ketiga, kapasitas lonjakan berbasis komunitas. Ini mencakup kemampuan komunitas untuk melengkapi respons kesehatan masyarakat (dengan melakukan 3M: menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan respons fasilitas perawatan kesehatan (dengan membantu menyediakan perawatan di luar dari fasilitas yang kelebihan beban).

Kita juga perlu memahami komponen-komponen dari kapasitas lonjakan yakni:

• staf (sumber daya manusia baik itu para tenaga kesehatan maupun non-kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan),
• stuff (berbagai peralatan kesehatan, bahan medis, obat-obatan, alat pelindung diri dan lain sebagainya), dan
• space (ketersediaan ruangan dan tempat tidur yang tidak hanya persoalan jumlah tapi juga kecukupan fungsi dan syarat). Terakhir,
• “system” yang terdiri dari kebijakan dan proses manajemen yang terintegrasi.

Empat komponen ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh hanya fokus pada satu komponen saja seperti menambah jumlah tempat tidur.

Menurut Irwandy, Ketua Departemen Manajemen Rumah Sakit FK UNHAS, strategi agar pemerintah mampu mengatasi kapasitas lonjakan dan tidak membuat fasilitas kesehatan lumpuh adalah sebagai berikut:

Pertama adalah meningkatkan dan memodifikasi sumber daya manusia di fasilitas kesehatan, peralatan dan obat-obatan, ruang perawatan, dan manajemen di rumah sakit (facility-based surge). Strategi ini seperti mengalihfungsikan area atau ruang lain di rumah sakit sebagai ruang isolasi baru atau ICU. Selain itu, memobilisasi peralatan dan tenaga dari satu unit ke unit lain yang membutuhkan, hingga kebijakan mengatur sistem penerimaan dan rujukan pasien. Sampai sejauh ini DKI Jakarta berupaya menambah tempat tidur di rumah sakit.

Namun jika jawabannya “Tidak”, maka strategi kedua yang akan dijalankan adalah mengembangkan kapasitas daya tampung dengan menyelenggarakan pelayanan “di luar tembok” rumah sakit – di komunitas (community-based surge). Strategi ini memerlukan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu pemerintah daerah yang harus memimpin, mengkoordinasi banyak pihak dan bertanggung jawab atas strategi ini.

Beberapa strategi yang dapat diambil seperti mendirikan rumah sakit lapangan, menjadikan beberapa hotel sebagai tempat isolasi bagi penderita yang tidak memerlukan perawatan kesehatan di rumah sakit hingga melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun untuk isolasi mandiri, perlu dipertimbangkan kemampuan dan kesiapan dari penderita, keluarga dan kondisi rumah, agar tidak malah menimbulkan masalah baru yakni penularan antar anggota keluarga. Mulai pekan ini, misalnya, pemerintah DKI Jakarta mulai menempuh cara ini dengan mempersiapkan 67 lokasi di gedung olahraga, sekolah, dan masjid untuk isolasi pasien COVID.

Selanjutnya jika masalah semakin membesar dan diprediksi dua strategi di atas tidak akan dapat menghadapi kemungkinan lonjakan kasus yang akan segera terjadi, maka strategi ketiga segera dilakukan yakni extrinsic surge. Strategi ini berupa pengembangan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan di suatu daerah dengan bekerja sama dengan daerah di sekitarnya. Pengembangan kapasitas ini dapat dilakukan dengan merujuk pasien ke luar daerah atau memobilisasi sumber daya (4S) dari daerah lain masuk ke daerah yang mengalami permasalahan.

Karena melibatkan daerah lain, maka peran pemerintah provinsi dan pusat sangat dibutuhkan sebagai pihak yang memimpin, mengkoordinasi dan bertanggung jawab. Seperti kasus DKI Jakarta saat ini, seharusnya pemerintah pusat dapat mengambil peran yang lebih besar. Gubernur Jawa Barat telah menawarkan rumah sakit di daerahnya, yang baru terisi 35%, untuk perawatan pasien dari Jakarta, tapi Jakarta belum merespons.

Tentu saja kita berharap bahwa pandemic segera berakhir dan strategi-strategi tersebut tidak perlu dijalankan. Namun kita tetap perlu bersiap siaga dari kemungkinan terburuk, menyiapkan beragam strategi adalah salah satu caranya.