Tegaskan Dukung Vaksinasi, PDIP: Pernyataan Ribka Harus Dilihat secara Utuh
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan dukungan terhadap program pemerintah dalam melakukan vaksinasi Covid-19.
Hal itu ditegaskan merespon pernyataan Kader PDIP yang juga anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning yang menolak untuk divaksin.
"PDIP memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/1/2021).
Dia meminta agar publik melihat pernyataan Ribka secara utuh. Menurutnya, apa yang diungkapkan tersebut merupakan kritik terhadap komersialisasi kesehatan, yang menegaskan pelayanan kesehatan harus mengedepankan keselamatan masyarakat.
"Mbak Ribka Ciptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar," ungkap dia.
"Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," lanjut Hasto.
Dia menambahkan, PDI Perjuangan merupakan Partai yang mengedepankan prinsip kolektivitas-gotong royong, dan juga tiga pilar Partai.
"Wajib menjalankan seluruh fungsi politik Partai berdasarkan pada AD ART, sikap politik, dan Program Perjuangan Partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini," ungkapnya.
Karena itu, dia kembali menegaskan bahwa PDIP memandang vaksinasi merupakan hal yang penting dilakukan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi.
"Ini sikap partai. Dalam keputusan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan," demikian kata Hasto Kristiyanto.
