Pemerintah Tekankan Optimalisasi Program Reforma Agraria
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menyemapaikan bahwa Pemerintah senantiasa berupaya agar realisasi reforma agraria itu bisa betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan hal yang luar biasa ditengah kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menyemapaikan bahwa Pemerintah senantiasa berupaya agar realisasi reforma agraria itu bisa betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan hal yang luar biasa ditengah kebutuhan masyarakat yang mendesak.
“Hal yang genuine di era pemerintahan Presiden Jokowi, terkait perhutanan sosial, adalah selalu diingatkan perlunya ada akses dukungan yang lain-lain,” kata Nurbaya, dalam diskusi FMB 9, bertajuk “Apa Kabar Reforma Agraria?” di Gedung Kominfo, Selasa, (3/4/2018).
Menurut Nurbaya, pemerintah dalam hal ini tidak hanya memberikan aset dalam bentuk pendistribusan lahan, namun juga akses, kesempatan dan penanaman skill dalam dalam mengelolanya. Terkait perkembangan reformasi agraria, Nurbaya memaparkan, pada Maret 2018 realisasi total telah mencapai 1.500.669 ha. Angka itu dari potensi perhutanan sosial seluas sekitar 13.462.102 ha.
Sementara pemanfaatan hutan sebelum perhutanan sosial, swasta tercatat sebanyak 98 persen dan untuk masyarakat hanya 2 persen. Setelah perhutanan sosial, jumlahnya terkoreksi menjadi 69-72 persen untuk swasta, dan 28-31 persen untuk masyarakat.
Kemudian proporsi pelepasan dan pemanfaatan kawasan hutan sebelum dan sesudah reforma agraria dan perhutanan sosial diberlakukan di era pemerintahan Joko Widodo sampai dengan tahun 2017, semakin meningkat.
“Pelepasan kawasan hutan sebelumnya untuk swasta sebanyak 88 persen untuk swasta dan 12 persen untuk rakyat. Sedangkan, setelahnya, sebanyak 59-62 persen untuk swasta dan 38-41 persen untuk masyarakat,” Papar Nurbaya
