Ketua DPD Gerindra Malut: Sofifi Jadi Ibu Kota? Sudahlah, Jangan Berhalusinasi

MONITORDAY.COM-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Maluku Utara Sahril Tahir, menilai mimpi Presiden Jokowi untuk menjadikan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara Sofifi, salah satu Kota Baru di Indonesia, merupakan mimpi yang sulit untuk diwujudkan. Sahril kepada wartawan menyayangkan mimpi tersebut hanya sebatas wacana, Ternate, senin (30/12/2019)

“Sejak tahun 2016 lalu Sofifi ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu Kota Baru di Indonesia. Namun sampai akhir 2019 masuk 2020 ini kita belum lihat blue print Sofifi sebagai Kota Baru, jadi bagi saya ini hanya halusiasi dan mimpi untuk diwujudkan dan terancam menjadi kenangan” Jelas Sahril Tahir.

Menurut Sahril, terdapat beberapa penyebab kenapa Kota Baru Sofifi tidak bisa direalisasikan, yang pertama pemerintah provinsi malut tidak mampu menindak lanjuti arahan presiden jokowi, yang kedua, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU dan Bappenas melihat sebelah mata provinsi malut dan yang ketiga adalah tidak sinkron dan tidak bersinergi antara wakil provinsi malut di DPR-RI dan DPD-RI dengan Pemerintah Provinsi Malut. Akibatnya tidak ada kebijakan anggaran dan politik untuk Malut di DPR-RI maupun DPD-RI.

“Jadi jika pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur AGK tidak mampu lagi merealisasikan janjinya untuk menjadikan Sofifi sebagai Kota Baru, maka Kota Baru Sofifi mungkin nanti tinggal kenangan” begitu kata Sahril Tahir. 

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu Pemuda Sofifi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Kota Sofifi (FOKUS), Lutfi Abdullah menilai Gubernur  petahanan dua periode yakni KH. Abdul Gani Kasuba tidak tegas dalam mengurus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut). Hal ini disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Malut, Senin (27/05/2019)

Abdullah mengatakan, Pesta demokrasi pemilihan  Gubernur telah usai beberapa bulan lalu dan kandidat petahana telah terpilih kembali memimpin Pemerintahan Provinsi Malut, akan tetapi wajah Kota Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara sampai saat ini masih tidak mencerminkan sebagai sebuah Kota yang di banggakan.

“Ini terjadi karena niat membangun Kota sofifi hanya muncul dan mencuat di atas janji politik yang digunakan sebagai jembatan untuk memenuhi hasrat berkuasa pemimpin baru berwajah lama saat ini.”tuturnya.

Sementara tuntutan amanat UU 23 Tahun 2014 telah mengisyaratkan secara jelas terkait dengan mengurusi rumah tangga daerah sepenuhnya belum juga terealisasi, baik dari sisi Anggaran, Infrastruktur maupun suprastruktur yang ada. Sehingga Provinsi dibawah masa pemerintahan KH. Abdul Gani Kasuba pada periode awal dianggap sangat gagal dan tidak berindikator.

Ia menambahkan, demikian juga kondisi birokrasi yang sangat buruk sangat nampak terlihat, seperti malasnya PNS Provinsi berkantor (masuk pukul 10.00, pulangnya pukul 12.00). banyaknya SKPD yang masih saja menggelar setiap rapat-rapat birokrasi di Kota Ternate, padahal sudah ada bangungan-bagunan berlantai yang dibangun di lbu Kota Sofifi, seakan-akan Kantor-kantor di Sofifi ini hanya menjadi Kantor Perwakilan  sedangkan Ternate adalah lbu Kota Provinsinya.

Bagaimana bisa Daerah ini berkembang dan ikut bersaing dengan 33 Provinsi yang lain, sedangkan pemimpinnya saja tidak tegas terhadap PNS dan tidak serius membangun Sofifi. 

"lnilah wujud asli Provinsi Maluku Utara tanpa ada keseriusan oleh pemimpin” Untuk itu kami sebagai generasi muda yang tumbuh besar dari keringat negeri ini telah berulang kali ditipu oleh janji-janji manis KH.Abdul Gani Kasuba, yang sengaja menjadi pikun dan buta melihat ketimpangan pembangunan di Kota Sofifi,”pungkasnya