Soal Vaksin Covid-19, Ribka Ogah Ikut Pemerintah

Soal Vaksin Covid-19, Ribka Ogah Ikut Pemerintah
Ribka Tjiptaning berbeda pendapat dengan Jokowi soal vaksin covid-19/ Istimewa


MONITORDAY.COM - Vaksin Covid-19 yang belum mengeluarkan tahap uji klinis ketiga oleh pihak Bio Farma dinilai sangat berbahaya.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan RI, Dirut Bio Farma, Kepala BPOM, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Ribka menyatakan bahwa dirinya tidak ingin divaksinasi Covid-19. Dia beserta keluarganya lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Covid-19. Bagi Ribka, rapat saat ini ujung-ujungnya jualan obat dan jualan vaksin.

"Saya cuma ingatkan nih sama Adinda Menteri, nih. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja, tidak boleh. Saya yang paling kenceng nanti tuh memasalahkan itu," tegasnya.

Kendati dirinya masih berusia 63 tahun, Ribka lebih memilih membayar denda meski mobilnya harus ia jual ketimbang ikut vaksinasi. 

"Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil kek," imbuh Ribka.

Lebih lanjut, Ribka membeberkan sejumlah fakta yang mencengangkan terkait vaksin yang memiliki dampak fatal hingga kelumpuhan. Karenanya, Ribka kembali meminta pemerintah agar tidak menganggap remeh soal vaksin. 

"Ini pengalaman saya, Saudara Menteri, ini saya omong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin untuk antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti-kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang), karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun, waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," ungkap Ribka.

Ribka kembali mengatakan, pemerintah tidak boleh memaksa rakyat untuk diberikan vaksin covid-19. Apapun alasannya, jika tetap dipaksa dengan beragam aturan, maka hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

Pernyataan politisi PDIP ini jelas sangat bertolak belakang dengan statement Presiden Joko Widodo yang justru menyatakan siap menjadi orang pertama yang bakal divaksin COVID-19. 

Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito memastikan Presiden Jokowi bakal mendapat vaksin  Covid-19 pertama kalinya.

"Presiden berkomitmen untuk mendapatkan vaksin COVID-19 pertama kali," ujar Wiku.

Wiku menjelaskan komitmen Jokowi tersebut bertujuan meyakinkan masyarakat bahwa vaksin COVID-19 aman.

"Agar dapat memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat bahwa vaksin aman untuk digunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia," kata Wiku.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dengan tegas meyakinkan masyarakat bahwa vaksin Covid-19 ini aman. Bahkan dirinya siap menjadi yang pertama untuk divaksin.

"Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin, pertama kali," kata Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).