Pro Kontra Vaksinasi, Pemerintah Diminta Sosialisasi Persuasif

MONITORDAY.COM - Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir memberi tanggapan terkait masih adanya pro kontra soal vaksinasi meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meyakinkan melalui penyuntikan vaksin perdana pada Rabu (13/3/2021) lalu.

Menurut Anas, Pemerintah dalam hal ini harus lebih menggalakkan program sosialisasi Vaksin secara massif dengan pendekatan persuasif, kemanusiaan, edukatif dan tetap memperhatikan hak asasi setiap warga. 

"Tidak boleh lagi menggunakan cara-cara ancaman apalagi intimidasi yang hanya akan menimbulkan ketakutan dan ketegangan di tengah-tengah masyarakat," kata dia, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (15/1/2021).

Menurut Anas, adanya kontroversi soal vaksin membuat situasi semakin bising dan tidak menguntungkan bagi upaya bangsa Indonesia lebih cepat keluar dari situasi pandemi Covid-19.

"Faktanya hasil survei Populi Center, masih ada 40 persen lebih masyarakat yang menolak untuk di Vaksin. Baik karena faktor ketidak percayaan terhadap hasiat dan efek samping, maupun karena alasan lain," ungkapnya.

Dia mengatakan, diterbitkannya izin edar darurat Vaksin oleh BPOM dan fatwa halal oleh MUI seharusnya bisa membuat semua pihak segera beradaptasi dan menghentikan perdebatan soal Vaksin.

"Semua materi perdebatan yang selama ini terjadi sesungguhnya sudah dijawab tegas oleh MUI dan BPOM. Jika ternyata terjadi kekeliruan di lapangan, pasti  kedua lembaga itu akan bertanggung jawab," kata dia.

Karena itu, politisi PPP itu kembali menegaskan, sosialisasi masif secara persuasif menjadi pekerjaan rumah pemerintah agar masalah ini segera teratasi. 

"Sudah saatnya seluruh energi dan pikiran kita diarahkan untuk bersama-sama ikut mendorong agar program Vaksinasi secara Nasional bisa berjalan lancar dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia agar wabah bisa semakin cepat teratasi," demikian kata Anas Thahir.