Soal PPKM Darurat di Jabar, Ridwan Kamil: Belum Memuaskan

MONITORDAY.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menyebutkan pelaksanaan PPKM darurat di wilayahnya masih belum memuaskan untuk menekan mobilitas masyarakat. Dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan ada tindakan sanksi bahkan ke wilayah industri.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, target penurunan mobilitas dalam PPKM Darurat mencapai 30 persen. Namun, sejauh ini realisasinya baru 17 persen.

Kang Emil menyebutnya pihknya tengah berkoordinasi bersama aparat kepolisian dan TNI untuk menambah penyekatan di jalan.

“Pertama pelaksanaan PPKM (darurat), belum memuaskan, target penurunan 30 persen, ini masih di angka 17 persen. Masih akan koordinasi, akan banyak penyekatan dan penindakan, termasuk tipiring di jalan segera dilaksanakan untuk mengurangi mobilitas,” kata Kang Emil di Bandung, Selasa (6/7/2021).

Salah satu persoalan yang menyebabkan mobilitas masyarakat masih tinggi yaitu karena ada kerancuan pengertian mengenai sektor kritikal dan esensial. Maka dari itu, hal tersebut segera dievaluasi sekaligus mengintensifkan edukasi pengertian aktivitas mana saja yang boleh selama PPKM darurat.

“Kemudian kita akan menindak yang tidak melaksanakan WFH 100 persen, termasuk industri yang masih bandel ada beberapa yang teridentifikasi dua hal, satu yang tidak punya satgas covid-19, sehingga banyak karyawan kena covid hanya dipulangkan tidak diurus, hingga menimbulkan klaster keluarga,” tutur Kang Emil.

“Kedua, mereka tetap buka meskipun mereka bukan masuk kategori industri kritikal dan esensial, tim dari polisi akan segera besok lusa merazia ke industri juga. Pelanggaran masih banyak terjadi dalam dua hari ini. Kedisiplinan masih rendah,” sambungnya.

Sedangkan, puluhan pelanggar protokol kesehatan ditindak langsung dengan sidang yustisi dan denda selama PPKM darurat di Kota Bandung.

Penindakan tersebut terpaksa dilakukan oleh petugas Satpol PP dan proses persidangan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang dipimpin hakim Yohanes pada Senin (5/7/2021) kemarin.

"Ada 25 pelanggar yang ditindak dan disidang dengan vonis denda," ucap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung Iwa Suwia Pribawa dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (6/7/2021).

"Jenis pelanggarannya tidak menggunakan masker dan tidak melengkapi sarana kebersihan. Denda mulai dari Rp50 ribu sampai Rp250 ribu. Total dari 25 pelanggar itu terkumpul Rp2.925.000," ungkap Iwa yang enggan merincikan terkait kategori pelanggaran perorangan atau perusahaan.

Menurut dia, penindakan persidangan tersebut tertuang berdasarkan surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Nomor: 1950/HUB 05.01/Sekretariat, tanggal 30 Juni 2021. Kemudian, kejari menggelar persidangan yang didasarkan pada Perda Jabar Nomor 13 Tahun 2018 Jo. Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Adanan Mangopang menerangkan penindakan dilakukan di beberapa titik, di Kota Bandung. "Enam perorangan, dan 19 lainnya badan usaha," urainya.

"Kalau untuk badan usaha, masih ada yang menjalankan 100 persen work from office, namun mereka tidak termasuk kriteria essensial. Di kantornya juga tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan dan lain-lainnya," pungkas Iwa.