Soal Polemik RUU KPK, Wiranto Minta Masyarakat Percaya Kepada Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat hendaknya tidak mencurigai lembaga negara, terutama Presiden Joko Widodo, terkait komitmen pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat hendaknya tidak mencurigai lembaga negara, terutama Presiden Joko Widodo, terkait komitmen pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi.
Hal itu disampaikan Wiranto karena adanya polemik di tengah masyarakat yang pro dan kontra tentang Revisi Undang-Undang (RUU) No 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun sempat diprotes sejumlah pihak termasuk KPK, namun akhirnya Dewan Perwakikan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tetap mengesahkan UU tersebut.
Menurut Wiranto, rakyat hendaknya percaya kepada pemerintah terkait revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan menjadi undang-undang.
“Kita hilangkan kecurigaan terhadap lembaga negara yang mengolah masalah ini, misal DPR akan balas dendam karena terlibat masalah korupsi. Juga jangan curiga dengan presiden seakan-akan ingkar janji tidak propemberantasan korupsi dan sebagainya, maka kecurigaan itu dihilangkan dulu,” kata Wiranto dalam acara jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/9).
Lanjutnya, masyarakat harus memahami dan tak ada lagi yang mempermasalahkan persoalan perubahan UU KPK agar tak menguras energi bangsa, pemerintah sebenarnya tidak ingin pemberantasan korupsi, juga pencegahannya kemudian menjadi tumpul di Indonesia.
“Kalau pemerintah ingin menumpulkan pemberantasan korupsi, tentu langkah tidak seperti ini. Kami ingin memperkuat, memberi kepastian KPK akan bertindak dengan dasar atau basis undang-undang yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.
