Soal Pilkada 2020, DPR Sepakat Lakukan Ini
Saya menggarisbawahi pidato Ketua yang baru saja kita dengar bersama, kami (anggota DPR) sepakat bahwa Pilkada 9 Desember di daerah diharapkan berjalan dengan baik, demokrasi yang sehat.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Suhardi Duka sepakat dengan pernyataan Ketua DPR, Puan Maharani untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Sebelumnya, Puan mendorong kesuksesan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 menjadi salah satu agenda strategis DPR RI dalam kaitan pelaksanaan fungsi pengawasan.
"Saya menggarisbawahi pidato Ketua yang baru saja kita dengar bersama, kami (anggota DPR) sepakat bahwa Pilkada 9 Desember di daerah diharapkan berjalan dengan baik, demokrasi yang sehat," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Menurut Suhardi, pihaknya perlu menjalankan fungsi pengawasan secara ketat dalam penyelenggaraan Pilkada supaya seluruh penyelenggara Pilkada dapat melaksanakan fungsinya masing-masing secara benar.
Kemudian, pengawasan bagi aparatur sipil negara (ASN) harus ditingkatkan. Sebab, masyarakat tentu tidak ingin ASN ikut serta menjadi tim sukses bagi beberapa pihak yang ada di daerah.
Lebih lanjut, Suhardi mendesak Menteri Dalam Negeri dan Komisi ASN untuk memberikan penindakan terhadap ASN yang tidak netral pada gelaran Pilkada di daerah agar kontestasi tersebut dapat berjalan dengan baik.
Menurut Suhardi, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI juga perlu diarahkan kepada bagaimana Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum menjalankan protokol pencegahan penularan COVID-19 secara maksimal.
Suhardi menilai telah terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang cukup tinggi di Amerika Serikat, saat Negeri Paman Sam itu menggelar Pemilihan Presiden di masa pandemik COVID-19.
Sehingga, ia meminta kepada Pimpinan DPR RI agar mewanti-wanti KPU dan Bawaslu juga, melalui alat kelengkapan dewan yang terkait. Supaya betul-betul ada upaya mencegah terjadinya klaster baru COVID-19 di Indonesia saat Pilkada 9 Desember nanti.
"Dengan demikian, KPU, Bawaslu, kita (anggota DPR) pastikan bahwa protokol COVID-19 pada tanggal 9 Desember berjalan dengan baik," pungkas Suhardi.
