Disertasi Arie Wibowo Khurniawan tentang SMK, Total Quality Management, dan School Governance

MONDAYREVIEW.COM – Meningkatkan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan dan lulusannya menjadi perhatian banyak fihak. Anggaran pendidikan yang memadai tak serta merta menghadirkan pemerataan dan peningkatan kualitas sekolah.

Kualitas yang memadai diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang dituntut dunia usaha dan dunia industri. Melalui riset dapat diungkapkan berbagai fakta dan strategi dalam mengantisipasi persoalan yang menghambat pencapaian mutu SMK. Termasuk riset doktoral terkait yang mampu menghadirkan kebaruan dalam teori, strategi, dan pendekatan. Diantaranya ada disertasi tentang Total Quality Management dan School Governance yang merupakan penelitian pertama tentang perubahan efektivitas pengelolaan sekolah yang dijelaskan melalui peubah laten TQM dan School Governance.

Kebaruan Strategi tampak mewujud dalam peningkatan efektivitas pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan – Badan Layanan Umum Daerah melalui implementasi SG pada top level dan implementasi TQM pada operasional level.

Sementara Kebaruan pendekatan terlihat dalam penggunaan Matriks Strategi Keefektifan Sekolah atau ES2 Matriks. Butir-butir penting tersebut terungkap dalam Sidang Promosi Terbuka Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan promovendus Arie Wibowo Khurniawan. Disertasinya berjudul Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan Berstatus Badan Layanan Umum Daerah (SMK BLUD).

Dari sisi manfaat kebaruan atau novelty berupa Matriks Strategi Keefektifan Sekolah (ES 2 Matrix) dapat digunakansebagai instrumen penilaian diri sendiri sekolah Self Assessment untuk mengukur posisi awal tingkat keefektifan pengelolaan SMK BLUD, menentukan intervensi program dan kegiatan yang tepat dalam peningkatan, efektivitas pengelolaan SMK BLUD Pentingnya variabel governance atau tata kelola menjadi kunci dalam kajian ini.

Strategi prioritas dan model alternatif rencana strategis dapat digunakan sebagai Intervensi kebijakan pembenahan sekolah secara internal dan sistematis melalui penguatan variabel tata kelola. Penguatan variabel tata kelola menyangkut penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab kemandirian, kesetaraan, prediktabilitas partisipasi, dan dinamisme serta penguatan variabel manajemen mutu di sekolah.

Sedangkan penguatan variabel manajemen mutu di sekolah dilakukan melalui peningkatan aspek fokus pada pelanggan, aspek fokus pada proses, aspek partisipasi semua pihak, aspek perbaikan berkelanjutan, dan aspek pembuatan keputusan berdasarkan fakta secara konsisten. Sementara itu intervensi pembentukan ekosistem sekolah efektif dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemda yang memfasilitasi sekolah sehingga dapat memberikan layanan secara efektif.

Dalam kesimpulannya promovendus menegaskan bahwa penerapan TQM memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan School Governance di SMK-BLUD. Selain itu penerapan TQM memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan SMK-BLUD. Kesimpulan berikutnya adalah penerapan School Governance memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan SMK-BLUD.

Disamping itu penerapan TQM berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan SMK-BLUD melalui penerapan School Governance sebagai peubah laten intervening. Strategi prioritas peningkatan efektivitas pengelolaan SMK-BLUD yakni dengan meningkatkan penerapan School Governance melalui peningkatan kriteria kepemimpinan yang kuat dan tegas pada sumber daya manusia (Man) yang ada di SMK-BLUD.

Model alternatif rencana strategis peningkatan efektivitas pengelolaan SMKBLUD yaitu dengan melakukan pembenahan utama pada kriteria Man yang dilanjutkan dengan melakukan pembenahan pada sistem kepemimpinan dan pembenahan iklim sekolah. Sementara pembenahan manajemen pendidikan dilakukan dengan pembenahan pada TQM.

Salah satu latar belakangnya adalah target SDG 2030. Dimana pendidikan vokasi merupakan bagian integral agenda dunia 2030 yang dikonseptualisasikan dalam konteks yang lebih luas mulai dari pengurangan kemiskinan , pertumbuhan , dan pekerjaan yang layak. Hal ini ditegaskan oleh McGrath. Sejalan dengan itu adalah strategi nasional untuk meningkatkan pendidikan SMK yang berstandar industri dengan memberikan pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/teaching factory/teaching industry dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Kemdikbud2020).

Tantangannya adalah pendidikan berkualitas rendah merupakan masalah endemik di kebanyakan negara berkembang yang dibuktikan melalui uji internasional atas prestasi siswa secara konsisten menunjukkan bahwa negara berkembang mendapat skor di bagian bawah skala kinerja sebagaimana diungkapkan oleh Patrick Collins.

Promovendus mengungkapkan kondisi aktual dimana 50% SMK dibawah standar mutu. 88% SMK belum memiliki tata kelola yang baik. Sementara itu menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 20 persen anggaran pendidikan APBN. Tapi hasilnya tidak sebesar di Vietnam. Fakta lain yang ditemukan adalah belum adanya evaluasi kebijakan efektivitas pengelolaan SMK BLUD Nasional padahal uji coba SMK BLUD telah dilakukan sejak tahun 2017 pada 20 SMK negeri di Jawa Timur dan 5 SMK negeri di DKI Jakarta.