SBY Minta Jokowi Jelaskan Alasan Tarif Tol Suramadu Gratis
Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan alasan menggratiskan tarif tol Jembatan Surabaya Madura (Suramadu)

MONITORDAY.COM - Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan alasan menggratiskan tarif tol Jembatan Surabaya Madura (Suramadu).
"Karena saya tahu sekarang timbul polemik pro dan kontra dari kalangan masyarakat, Pak Jokowi bisa menjelaskan alasan beliau, mengapa khusus biaya tol Jembatan Suramadu itu digratiskan," kata SBY di Jogjakarta, Senin, (29/10/2018).
Menurut SBY, Jokowi dapat menjelaskan latar belakang menggratiskan biaya tol jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura itu, dengan apakah berdasarkan pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial, atau pertimbangan yang lainnya.
Penjelasan Jokowi, lanjut SBY, diharapkan dapat menghindarkan persepsi yang salah serta polemik yang berkepanjangan di kalangan masyarakat.
"Rakyat ini kan hanya ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan. Belakangan saya juga mendengar ada yang meminta (Tol) Jagorawi juga digratiskan karena sudah lama dan dianggap sudah untunglah pengembangnya sehingga bisa membantu rakyat," kata SBY.
Kendati demikian, SBY tidak ingin terburu-buru mengatakan pembebasan tarif Tol Suramadu itu merupakan kebijakan yang salah atau keliru.
"Ya kalau itu kebijakan Presiden Jokowi saya tidak boleh terburu-buru mengatakan kebijakan itu salah karena setiap presiden memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan atau mengubah sebuah kebijakan yang ada," tuturnya.
SBY mengaku pada periode pemerintahannya telah melanjutkan pembangunan Jembatan Suramadu setalah sempat terhenti pembangunannya pada era Presiden Megawati.
Berhentinya pembangunan, kata SBY, disebabkan dua hal yakni kurangnya alokasi anggaran di APBN pada era Megawati serta terhentinya kerja sama pembangunan jembatan itu dengan Tiongkok.
"Segera kami carikan solusi dua-duanya dan pembangunan kita lanjutkan hingga akhirnya Tahun 2009 bisa kita resmikan," tandasnya.