Sapu Bersih Pungli, Kabareskrim Minta Kepolisian Komitmen
MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, menekankan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk terus komitmen dalam memberantas pungutan liar (pungli) baik di luar maupun di Polri sendiri.

MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, menekankan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk terus komitmen dalam memberantas pungutan liar (pungli) baik di luar maupun di Polri sendiri.
Seperti yang sering disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, katanya, jika ada anggota polisi terlibat pungli, maka langsung harus ditindak tegas. Bukan sekadar sanksi etik, namun langsung dipidanakan.
"Saya tidak ingin jajaran reserse melakukan perbuatan salah, tidak ada ampun. Terbukti melakukan pemerasan, langsung pidana," ujar Ari di hadapan penyidik Polda dan Polres se-Indonesia di Bareskrim Polri, Jakarta, seperti dikutip dari KOMPAS.com, Kamis (13/10).
Ia juga meminta agar anggota kepolisian tetap berpenampilan sederhana karena saat ini Polri menjadi sorotan publik.
Sebelumnya, kepolisian sudah berhasil dalam operasi tangkap tangan (OTT) staf Kementerian Pehubungan yang terlibat pungli beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, jangan sampai muncul persepsi polisi hanya menindak pungli di instansi lain, sementara pihak yang menindak justru melakukan hal serupa.
"Semua mengarah kepada polisi yang selalu pungli, tapi tangkap orang. Apapun yang sudah kita kerjakan, akan menjadi jelek," jelas Ari.
Ia juga berpesan kepada seluruh jajaran kepolisian, kata Ari, layani masyarakat dengan baik dan jangan sekali-kali melakukan pemerasan, dengan demikian kepolisian akan baik di mata masyarakat.
"Jadi, uang bukanlah segalanya dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan ada yang memeras. Tapi layanilah tamu kita dengan baik," pungkas Ari.
Seperti diketahui, Tim Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) yang sempat diwacanakan oleh pemerintah Jokowi-JK kini sudah berubah nama menjadi "Saber Pungli" atau "Sapu Bersih Pungutan Liar".
Tim inilah yang nantinya akan memantau pelayanan, mulai dari pembuatan KTP, SKCK, STNK, SIM, BPKB, izin bongkar muat barang di pelabuhan dan sejumlah izin di berbagai kementerian lainnya.
AHMAD JAMALUDIN