Sambangi Balai Kota Tangerang Selatan, Kemendagri Minta Pemkot Tangsel Segera Ganti Status Lurah Plt dan Non PNS

MONITORDAY.COM - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) datangi Pemkot Tangerang Selatan membahas Soal Puluhan Lurah yang Masih berstatus PLT dan Non PNS, Rabu (21/11/2018)

Sebanyak 22 lurah di Kota Tangerang Selatan masih berstatus sebagai Pelaksana Tugas atau Plt, bahkan 20 di antaranya nya bukanlah pegawai negeri sipil (PNS).

Mewakili Kemendagri, Paskalis Baylon Meza, Kepala Subdit Wilayah III Direktorat Fasilitiasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jendral Otonomi Daerah sengaja datang langsung untuk mempertanyakan hal itu.

"Kedatangan kami ini untuk klarifikasi atas informasi keberadaan lurah yang non PNS. Kami mendorong adanya upaya untuk segera mengganti. Jadi tidak ada pembiaran, upaya itu harus dilakukan secepatnya, agar sesuai UU," kata Paskalis setelah menemui beberapa jajaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Kemendagri pun mendesak pemerintah setempat untuk bisa menyelesaikan permasalah lurah plt dan non PNS secepat-cepatnya.

"Kita akan lihat keseriusan pemda dalam mengatasinya. Kalau malam ini selesai tak perlu berkali-kali lagi," jelas Paskalis.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menjelaskan alasan masih ada beberapa lurah yang dianggap tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Bang Ben sapaan akrab Benyamin Davnie, ada beberapa faktor yang menghambat menyelesaikan permasalahan lurah di daerahnya.

"Lurah itu bukan saja kepala unit kerja, tapi juga pemimpin di daerah," ungkap Bang Ben.

Ben melanjutkan lurah harus dapat diterima oleh masyarakat tempatnya memimpin, lurah juga harus memenuhi kualifikasi kepegawaian, pangkat, kecakapan, dan keterampilan.

"Tapi dengan arahan kemendagri dan provinsi, kita akan selesaikan dalam waktu singkat. Tahun ini selesai," ucap Ben.