Rugikan Negara dan Merusak Ekosistem, DPR Desak Pemerintah Tindak Penambang Ilegal Merugikan Negara dan Merusak Lingkungan, DPR Meminta Pemerintah dan Aparat Tindak Tegas Penambangan Ilegal
M. Nasir, Wakil Ketua Komisi VII harus pemerintah dan aparat harus menindak hukum tambang-tambang PETI (Penambangan Tanpa Izin) yang dapat merugikan negara secara finansial, melainkan juga merusak lingkungan.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - M. Nasir, Wakil Ketua Komisi VII meminta pemerintah dan aparat menindak tegas dan menjerat secara hukum tambang-tambang PETI (Penambangan Tanpa Izin) yang dapat merugikan negara secara finansial serta merusak ekosistem.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berpendapat bahwa tambang-tambang PETI harus dituntaskan dan ditindak secara hukum. Nasir menduga terdapat cukong-cukong bermain dan membiayai mereka, karena kegiatan mereka bisa berjalan terus, bahkan ada persatuannya.
"Karena negara tidak hanya dirugikan secara finansial, artinya berkurang atau hilangnya pemasukan negara. Melainkan juga kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Singkatnya mereka yang untung, negara yang dirugikan karena dampaknya,” jelas Nasir usai rapat dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirjen Gakkum, dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (11/7/).
Nasir mempersilahkan jika PETI-PETI tersebut ingin melegalkan kegiatan penambangan tersebut, namun tentu harus terlebih dahulu membuat sebuah perusahaan secara resmi.
Sehingga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya kewajiban membayar pajak dan dampak lingkungan yang juga harus dipikirkan. Jika perusahaan penambangan tetap harus berkordinasi secara regular dengan daerah untuk lokasi penggaliannya, tidak serta merta menggali seenaknya.
“Saya melihat Dirjen Gakkum di Kementerian ESDM harus menjemput bola, mengejar para pelaku PETI, serta berkordinasi dengan seluruh kementerian terkait. Karena Presiden sudah memerintahkan untuk menghasilkan pemasukan kepada negara sebanyak-banyaknya dan melakukan perlindungan untuk negara kepada seluruh menteri-menterinya. Dengan demikian Presiden juga harus bertindak tegas, mengoreksi atau mengevaluasi pada menterinya yang tidak tegas terhadap para pelaku PETI,” pungkasnya.
