Resmi Diserahkan ke Presiden, Berikut Profil 10 Capim KPK

MONITORDAY.COM - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) akhirnya resmi menyerahkan 10 nama, yang telah disaring melalui rangkaian selesksi, kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta Senin (2/9).

“Komposisi profesi satu orang KPK, satu orang polisi, satu jaksa, satu auditor, satu advokat, dua dosen, satu hakim, dua PNS," ucap Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

Yenti Ganarsih mengaku, nama-nama yang keluar tersebut sudah melalui banyak pertimbangan dan masukan masyarakat. Nama yang lulus pun tidak dikoreksi saat bertemu dengan Jokowi.

"Enggak ada istilah koreksi, mungkin sudah sesuai," kata Yenti.

Dari sepuluh nama tersebut, tercatat berasal dari kalangan polisi, jaksa, hingga dosen di perguruan tinggi. Berikut nama-nama capim KPK tersebut:

1. Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK 2014-2019)

Alexander Marwata atau yang akrab disapa Alex merupakan satu-satunya komisioner KPK petahana yang lolos hingga seleksi tahap akhir. Alex lama berkarir di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni sejak 1987 hingga 2011.

Setelah berkiprah sekitar 24 tahun di BPKP, Alex kemudian ganti profesi menjadi hakim ad-hoc di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Irjen Firli Bahuri (Kapolda Sumsel)

Nama selanjutnya adalah Irjen Firli Bahuri. Dia merupakan satu-satunya anggota Polri yang masuk 10 besar pilihan pansel capim KPK. Firli saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel). Pria kelahiran Ogan Kumering Ulu, Sumatera Selatan pada 8 November 1963 ini sebelumnya menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

3. I Nyoman Wara (Auditor BPK)

I Nyoman Wara merupakan auditor utama investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namanya mencuat saat KPK menangani kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim yang menjerat mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung.

Atas permintaan KPK, BPK menghitung kerugian keuangan negara. Dari hasil audit tersebut, BPK menyatakan kerugian keuangan negara atas penerbitan SKL BLBI untuk Sjamsul Nursalim adalah Rp 4,58 triliun.

4. Johanis Tanak (Jaksa)

Hingga saat ini Johanis masih tercatat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung. Johanis pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejati Riau dan Kajati Sulawesi Tenggara.

5. Lili Pintauli Siregar (Advokat)

Nama lain, ada Lili Pintauli Siregar yang dikenal sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2008-2013 dan 2013-2018. Setelah itu, Lili lalu mengurus kantor konsultan hukum pribadinya, namun baru jalan beberapa bulan ia maju sebagai calon pimpinan KPK.

6. Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen)

Luthfi Jayadi merupakan Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang. Luthfi dikenal sebagai aktivis antikorupsi di Kota Malang dan menjadi pendiri Malang Corruption Watch (MCW).

7. Nawawi Pomolango (Hakim)

Nawawi merupakan hakim karier yang masuk 10 besar seleksi capim KPK periode 2019-2023. Nawawi merintis karier sebagai hakim sejak 1988.

Selama 30 tahun berkarier sebagai hakim, lulusan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi itu pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Poso, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, dan Ketua Pengadilan Jakarta Timur.

8. Nurul Ghufron (Dosen)

Ada juga yang dari kalangan dosen. Nurul Ghufron namanya, ia tercatat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Selain sebagai dosen, Ghufron seringkali diminta menjadi saksi ahli bidang hukum di berbagai persidangan.

9. Roby Arya Brata (PNS Sekretaris Kabinet)

Roby Arya saat ini merupakan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet (Setkab). Ia tercatat telah dua kali ikut seleksi Pimpinan KPK yakni pada 2014 dan seleksi pimpinan KPK periode 2015-2019, namun gagal.

Kini, ia kembali ikut seleksi dan masuk 10 besar.

10. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan).

Nama terakhir yang masuk 10 besar adalah Sigit Danang. Ia saat ini, menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sigit juga tercatat pernah menjadi anggota tim pelaksana Tim Reformasi Perpajakan yang dibentuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2016.