Raker Bersama Menteri LHK, Komisi VII Desak Upaya Konkrit Pemerintah Mengatasi Persoalan Sampah Plastik

MONITORDAY.COM - Komisi VII DPR mendesak Pemerintah melalui Kementerian LHK untuk melakukan upaya nyata guna mengatasi permasalahan sampah plastik tersebut.

Hal ini dikarenakan dalam beberapa kali kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan, Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR masih menemukan perusahaan yang tidak melakukan penanganan lingkungan hidup secara baik.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Mohamad Ridwan Hisjam mempertanyakan sejauh mana efektifitas pemantauan yang dilakukan Kementerian LHK terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan penanganan masalah lingkungan hidup.

“Persoalan sampah impor yang mengandung limbah dalam beberapa bulan terakhir menjadi isu yang hangat. Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah lingkungan sangat konsen terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil investigasi Ecoton (Ecological Observation and Wetlands Conservation) ditemukan bahwa masuknya sampah kertas impor sebagai bahan baku kertas juga disertai dengan sampah plastik. Tercatat setidaknya ada 12 pabrik kertas di Jawa Timur yang menggunakan bahan baku kertas bekas impor,” ucap Ridwan dalam Raker Komisi VII dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (17/7)

Dari hasil investigasi Ecoton juga menunjukkan bahwa impor sampah kertas juga disusupi oleh kontaminasi sampah rumah tangga, khususnya sampah plastik dengan persentase mencapai 35 persen.

Peminat sampah impor juga meningkat pada tahun 2018 lalu, lanjutnya, dimana hasil analisis dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, terlihat peningkatan impor sampah kertas yang masuk ke Jawa Timur sebesar 35 persen pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Impor sampah kertas pada tahun 2018 mencapai 738.665 ton.

“Saat ini Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia. Dengan jumlah sampah plastik sebesar 3,2 juta ton per tahun dari total 64 juta ton per tahun volume sampah plastik yang dihasilkan Indonesia. Salah satu dampak dari pembuangan sampah plastik di laut adalah ditemukannya ikan dan garam di beberapa wilayah perairan di Indonesia telah terkontaminasi mikro plastik yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup,” imbuhnya. 

Ridwan menambahkan hal tersebut juga diperparah dengan ditemukannya sampah plastik pada kegiatan impor kertas bekas yang telah berkontribusi terhadap pencemaran di kali Brantas, Jatim.

“Padahal dalam aturan yang ada, secara jelas melarang memasukkan sampah dan limbah ke wilayah Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian LHK perlu melakukan upaya nyata untuk mengatasi khususnya permasalahan sampah plastik dan sampah secara umum, serta mengkaji kebijakan impor kertas bekas yaitu sampah plastik untuk kebutuhan industri, " ungkapnya.

Dalam Raker, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa sebagai salah satu upaya yang telah dilakukan oleh KLHK dalam mengatasi persoalan sampah, khususnya sampah plastik adalah dengan menyampaikan usulan kepada Kementerian Perdagangan untuk melakukan revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2016, agar tidak ada code lain-lain, sehingga scrapplastik yang diimpor tidak tercampur dengan scrapplastik yang tidak dapat di-recycling di Indonesia.

Diusulkan pula agar tidak ada penambahan importir baru limbah non B3 scrap plastik, pembatasan kuota impor bagi yang sudah beroperasi sampai 5 tahun kedepan, mengimpor minimal berupa pelet/chips, serta produk hasil recycle harus produk jadi bukan berupa kantong plastik.