Proyek Infrastruktur Tak Berjalan Mulus, Pemerintah Diminta Serius Lakukan Evaluasi

MONITORDAY.COM - Pembangunan infrastruktur telah digadang-gadang sejak awal bekerjanya Kabinet Kerja. Dengan infrastruktur, Pemerintah pun yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai rata-rata 7 persen per tahun.

Namun dalam perkembangannya, pembangunan tidak berjalan mulus. Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Muharram menuturkan, bila hal itu pertama terkait dengan kecukupan dana.

"Sejak 2015, Pemerintah telah memotong belanja subsidi dan menaikkan belanja modal. Namun, itu tidak cukup memenuhi target pembangunan infrastruktur," kata Ecky ketika dihubungi, Jumat (9/3/2018).

Ia menjelaskan kalkulasi Pemerintah memerlukan sekitar Rp 5.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur sepanjang 2015-2019. Pada 2018, secara total anggaran infrastruktur sebesar Rp 410 triliun.

"Tentu, ini masih jauh dari kebutuhan, dan pada gilirannya mencetak utang dan keuangan negara makin rentan terpapar risiko fiskal,” imbuhnya.

Kedua, pembangunan infrastruktur juga terusik oleh maraknya kecelakaan kerja. Sepanjang 2017 diketahui telah terjadi 7 kali kecelakaan pada Proyek Strategis Nasional (PSN). Sedangkan pada 2018 sudah terjadi 5 kali kecelakaan.

"Kok seperti dikebut ya? sehingga muncul pertanyaan terhadap kualitasnya. Padahal infrastruktur harus dapat digunakan untuk jangka panjang," tegas Ecky.

Ketiga, Politisi PKS itu menyoroti masalah rendahnya keterlibatan tenaga kerja Indonesia pada proyek infrastruktur. Hal tersebut menurutnya cukup dramatis, lantaran di tengah Pemerintah yang menggenjot proyek-proyek infrastruktur.

"Kalau kita lihat di BPS, penyerapan tenaga kerja hanya 8,14 jutaan per Agustus 2017, dan justru turun dari Agustus 2015 sebesar 8,21 juta. Jadi, apa gunanya jika proyek-proyek infrastruktur tidak membuka lapangan kerja bagi rakyat. Masa pekerja kasar saja harus impor," tukasnya

Untuk itu, pihaknya mengingatkan Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan terkait pembangunan infrastruktur. Selain karena ekonomi tidak berjalan efisien, Infrastruktur buruk juga dinilai menyebabkan high cost economy, sehingga daya saing Indonesia jauh di bawah negara sekawasan.

"Pemerintah harus mengevaluasi dengan serius tiga isu yang menghantui pembangunan infrastruktur, yaitu utang, keselamatan dan tenaga kerja lokal," pungkas Ecky.

[Mrf]