Putra Nababan : Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan dan Kurikulum
Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan mengkritisi terkait persoalan kebijakan Ujian Nasional (UN) yang berubah-ubah seiring pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Ia meminta rancangan besar terkait pendidikan nasional agar kebijakan di bidang pendidikan, termasuk soal UN, tidak berubah-ubah.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan mengkritisi terkait persoalan kebijakan Ujian Nasional (UN) yang berubah-ubah seiring pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Ia meminta rancangan besar terkait pendidikan nasional agar kebijakan di bidang pendidikan, termasuk soal UN, tidak berubah-ubah.
"Jangan ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum grand design-nya," kata Putra di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).
Menurut Putra, rancangan besar itu nantinya tidak hanya berisi soal UN melainkan juga mengenai kurikulum, pengembangan guru, dan penganggaran di bidang pendidikan.
"Sehingga ketika kita bicara cetak biru itu kita bukan hanya bicara dua tahun, tiga tahun, (tapi) kita bicara lima tahun, sepuluh tahun, dan kita tidak beli kucing dalam karung," ucapnya.
Lebih lanjut, Putra meminta Kemendikbud menyerahkan rancangan besar pendididikan tersebut dalam waktu yang lama, supaya DPR bisa membahas sebelum menentukan masa depan pendidikan di Indonesia.
Sebelumnya, Kemendikbud telah menetapkan 4 pokok kebijakan bidang pendidikan nasional melalui program "Merdeka Belajar". Salah satu kebijakannya adalah menghapus sitem Ujian Nasional mulai 2021 mendatang.
